Kota Bima, Kahaba.- Selama 4 tahun terakhir kepemimpinan Lutfi-Feri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, dinilai DPC PDI Perjuangan Kota Bima belum banyak janji politik yang terealisasi.
Sekretaris DPC Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Bima Agus Mawardy menilai, perjalanan pemerintahan Lutfi-Feri adalah potret kepemimpinan yang belum fokus mengurus kepentingan rakyat. Sebab yang mendasar, karena masalah perselisihan dalam kepemimpinan. Ditambah, pribadi Wali Kota yang dominan bersikap politik serta melibatkan keluarga selama memimpin di Pemerintah Kota Bima.
“Bagi rakyat Kota Bima sudah bukan rahasia umum lagi kalau perselisihan yang terjadi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima mulai muncul pasca dilantik di tahun 2018 lalu. Selama 4 tahun, perselisihan itu meruncing hingga ditarik sampai ke meja hukum. Alhasil, kondisi Wakil Wali Kota di dalam bui tersangkut izin Jetty mangrove yang dibangun di dekat kebunnya di Bonto.
Ia mengungkapkan, dalam perjalanan pemerintahan Lutfi-Feri selalu saja viral perihal polemik Kekuasaan. Faktor lain yang sangat disayangi adalah peran fungsi kontrol DPRD saat ini yang begitu lemah. Akhirnya, gonjang-ganjing yang menggerus wibawa pemerintah bahkan sampai ada kasus dugaan korupsi yang sedang diperiksa KPK.
“Semua itu adalah wujud lemahnya kepemimpinan maupun kontrol sebagai fungsi dewan yang tidak berjalan secara maksimal,” terangnya Sekretaris DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bima yang ditetapkan secara De Facto oleh DPD Pemuda Demokrat Indonesia NTB, Jum’at, 27 Oktober 2022.
Ia berharap, atas kondisi Pemkot Bima yang selalu menjadi sorotan masyarakat atas lemahnya manajemen birokrasi seperti kasus pengambilan perabot rumah tangga di ruang kerja Wali Kota dengan alasan milik pribadi mantan Bendahara di Bagian Umum Setda Kota Bima. Di mana mengandung motif dan dugaan adanya kepentingan politik tertentu. Terkait hal tersebut, kata Haris, para pejabat Lingkup Kota Bima maupun Para ASN tidak perlu terlibat jauh dalam kepentingan politik maupun polemik Kekuasaan yang ada.
“Kami sangat berharap peran pejabat-pejabat di Pemkot bisa profesional. Para ASN bekerja di atas aturan bukan kepentingan politik atasan. Karena, kekusutan yang terjadi hanya bisa dikurangi dengan netral dan profesionalnya kerja para pejabat pemerintah maupun para ASN yang menjalani tugasnya di atas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
Terakhir, Agus mengingatkan agar para pejabat lebih fokus pada persoalan kerakyatan yang ada di Kota Bima. Tidak terlalu ambil bagian dalam persoalan yang mengandung unsur politik demi kepentingan kekuasaan.
“Para ASN terutama pejabat-pejabat di Pemkot Bima agar lebih fokus dan memprioritaskan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dan untuk kasus perabotan di ruang Wali Kota. Kami sangat berharap polemik itu difokuskan pada solusinya,” ujar dia.
Ia puj berharap semoga tahun 2023 nanti, sesuai RDP di DPRD belum lama ini. Sudah ada anggaran pengadaan meja dan kursi baru untuk ruang kerja orang nomor satu di Kota Bima ini. Sungguh sangat lucu seperti keadaan saat ini. Ada Wali Kota yang tak punya kursi dan meja kerja. Ini kejadian pertama di pemerintahan selama Indonesia merdeka.
Selain itu, tambah mantan Ketua LMND itu., sal toko-toko atau retail modern yang puluhan jumlahnya yang telah dilakukan Rapat Kordinasi antar pejabat terkait agar segera disampaikan hasilnya. Mengingat, jumlah Alfamart yang 21 titik dan 5 Indomaret yang dinilai terlalu banyak di Kota Bima, di mana luasnya hanya satu kecamatan saja saat masih bergabung dengan Kabupaten Bima.
*Kahaba-01
