Kota Bima, Kahaba.- Dukungan terhadap percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus mengalir deras. di Gedung DPRD Kota Bima, Rabu 14 Mei 2025, para wakil rakyat Kota Bima bersama Pemerintah Kota Bima dan Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pembentukan daerah otonomi baru tersebut.
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih bersama sejumlah anggota dewan, jajaran pejabat lingkup Pemkot Bima, serta perwakilan Wali Kota Bima, H Sukarno selaku Staf Ahli. Acara diawali dengan penyampaian pernyataan sikap oleh Ketua KP4S Kota Bima, Casman Ilmanegara.
Dalam penyampaiannya, Casman menegaskan bahwa aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan harapan besar masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya warga Kota Bima, untuk mendorong percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta kemandirian ekonomi wilayah.
“Aspirasi ini bukan semata-mata keinginan saat ini, tetapi kelanjutan dari perjuangan panjang para tokoh pendahulu seperti Almarhum H Nur A Latif, H Ferry Zulkarnain dan H Muhdar Arsyad. Sudah saatnya kita sebagai generasi penerus melanjutkan perjuangan ini dengan penuh pengabdian,” ujar Casman.
KP4S pun menyatakan kesiapan untuk menghadap langsung kepada Kementerian Dalam Negeri, DPR RI (Komisi II), dan Presiden RI Prabowo Subianto, guna meminta pencabutan moratorium pemekaran daerah dan mendorong penerbitan peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, dalam arahannya menyampaikan dukungan penuh lembaganya terhadap pembentukan PPS. Ia menegaskan bahwa rekomendasi resmi DPRD Kota Bima telah disusun dan akan dikirimkan ke DPRD Provinsi NTB, Gubernur NTB, Menteri Dalam Negeri, DPR RI, hingga Presiden.
Anggota DPRD Kota Bima, Hj Gina Adriani membacakan sejumlah poin rekomendasi, antara lain mendukung percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai wujud nyata otonomi daerah, mendorong sinergi antar pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa untuk menyiapkan seluruh dokumen administratif dan teknis sesuai regulasi.
Usai rapat, seluruh peserta termasuk DPRD, KP4S, dan pejabat Pemkot Bima melaksanakan deklarasi bersama dengan penuh semangat, diiringi tagline: “Provinsi Pulau Sumbawa BISA.”
*Kahaba-01
