Kota Bima, Kahaba.- Dalam rangka persiapan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan (DAUT) Kelurahan, Bappeda Litbang Kota Bima melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) kepada para Lurah, Ketua LPM dan Ketua Pokmas se-Kota Bima.
Bimtek dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 30-31 Juli 2019, di aula Kantor Walikota Bima, dengan menghadirkan Bappeda Litbang yakni Kabid Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Adhy Aqwam, dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Setda Kota Bima Iskandar Zulkarnain sebagai narasumber.
Kepala Bappeda Litbang Kota Bima HM Fakhrunraji menjelaskan, DAUT Kelurahan Kota Bima akan dilaksanakan secara swakelola, sehingga perlu diberikan pembekalan dan bimbingan teknis kepada para Lurah, Ketua LPM dan Ketua Pokmas yang akan terlibat dalam pelaksanannya.
“Ini merupakan langkah yang insyaallah akan diterima secara baik oleh masyarakat, karena masyarakat terlibat secara langsung sejak tahap pembangunan, bukan hanya langsung menjadi pengguna sarana atau prasarana,” katanya, dikutip dari bappedalitbang.bimakota.go.id.
Salah satu dasar hukum kegiatan ini adalah Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana keluharan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dimaksud digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, antara lain pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
Kemudian yang kedua, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi. Ketiga pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan dan keempat pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Antara lain meliputi pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
Ia menjelaskan, penentuan kegiatan DAUT pada setiap kelurahan melewati beberapa prosedur. Pertama, lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan yang akan dibiayai dari DAU Tambahan, maupun anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
“Kesepakatan penentuan kegiatan juga harus mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola ataupun penyedia, yang dituangkan dalam bentuk berita acara,” paparnya.
*Kahaba-01
