Kabupaten Dompu, Kahaba.- Saat delegasi puluhan Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (Figur), Selasa kemarin, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten DompuIkhwahyudin AK dengan tegas mengatakan, TAPD lah yang menjadi biang kejahatan terhadap penuntasan persoalan kesejahteraan guru ini. (Baca. Tuntut Kesejahteraan, Figur Dompu Seruduk Kantor Bupati dan DPRD)
”Pemda dan strukturnya tidak memberi ruang untuk kesejahteraan guru di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini,” tuding Ikhwahyudin AK, saat berdialog dengan puluhan Guru Honorer Dompu.
Hal itu jelas terlihat saat menjelang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2019. DPRD masih bekerja sendiri dan belum mendapatkan respon dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
”Tidak pernah kami lihat TAPD cantumkan rencanan anggaran untuk tenaga pendidik dan pegawai tidak tetap,” jelas politisi PAN ini.
Menurut Ikhwahyudin, pihaknya telah memanggil dengan bersurat ke TAPD untuk menghadiri pembahasan kesejahteraan tenaga pendidikan yang diminta untuk diprioritaskan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, dan tidak pernah hadir.
“Kaitan dengan pengganggaran, sampai hari ini 2 kali TAPD tidak hadiri undangan kami, Supaya saudara-saudara tahu, siapakah yang menjadikan APBD ini bermasalah, mereka lah TAPD Pemda tak mau perhatikan nasib guru honorer. 2 kali mereka kami panggil tidak pernah hadir di meja Banggar DPRD,” ungkapnya.
*Kahaba-09
