Kota Bima, Kahaba.- Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima H Fakhrunrazi menyampaikan klarifikasi soal kritik anggota dewan tentang verifikasi ribuan proposal. Menurut dia, tidaklah tepat jika verifikasi proposal itu ditujukan kepada Bappeda. Karena tugas Bappeda hanya sebagai satuan tim koordinasi, dengan setiap OPD yang mendapatkan dana Rp 7 miliar tersebut. (Baca. Kritik Bappeda, Irfan: Jangan Urus Verifikasi Bantuan Rp 7 Miliar, Urus Perencanaan Itu)
“Tugas kami itu mengkoordinasi setiap OPD yang melaksanakan dana itu, agar terjadi keterpaduan dalam pelaksanaan penyaluran. Baik yang bersifat bantuan sosial dan juga dana hibah,” jelasnya, Kamis kemarin.
Fakhrunrazi menuturkan, saat ini proposal tidak berada di Bappeda. Tapi dikembalikan melalui dinas teknis, karena masih terdapat beberapa kekeliruan yang harus diperbaiki dan dilengkapi kembali.
“Proposal KUBe sekarang juga sebagian besar telah berada di tangan masing- masing anggota kelompok, untuk diperbaiki. Jika sudah rampung, dikembalikan pada masing-masing instansi sesuai permohonan bantuan. Termasuk memilah berdasarkan kategori Basis Data Terpadu (BDT) atau tidak,” katanya.
Mantan Kepala DLH itu menjelaskan, setelah semua proses ini telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah verifikasi di tingkat lapangan, untuk mengecek kelompok penerima bantuan ini tepat sasaran atau tidak. Ini dilakukan, agar penerima manfaat merasakan manfaat bantuan pemerintah.
Ditanya apakah dalam kurun waktu 2 bulan ini, dana hibah Rp 7 miliar ini mampu direalisasikan? Ia menjawab optimis bisa dilakukan. Apabila semua dapat bekerjasama dengan baik.
*Kahaba-04
