Kota Bima, Kahaba.- Saat ini masyarakat Kota Bima masih menunggu realisasi bantuan dana hibah sebesar Rp 7 miliar. Proses verifikasi ribuan proposal pun masih terus dilakukan.
Hanya saja, verifikasi yang dilakukan Bappeda dan Litbang Kota Bima dikritik oleh Anggota DPRD Kota Bima M Irfan. Pasalnya, itu bukan kewenangan dari OPD terkait, tapi ada dinas teknis yang berhak melakukannya.
“Bappeda jangan urus verifikasi bantuan Rp 7 miliar untuk Kube itu, silakan berurusan dengan perencanaan daerah,” kritiknya, Selasa (15/10).
Menurut duta PKB itu, Kube bukan untuk direncanakan lagi oleh Bappeda, tapi berikan kewenangan verifikasi itu kepala dinas teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Koperindag serta dinas lain, sesuai dengan bidang teknisnya.
“Tugas Bappeda ini menyiapkan perencanaan untuk 3 tahun Kota Bima ke depan, berdasarkan visi misi Walikota Bima. Ko’ malah melakukan verifikasi Kube,” ketusnya.
Ia juga menyorot pemerintah yang lamban mengalokasikan anggaran tersebut. Bagaimana tidak, hingga saat ini tahapan verifikasi pun belum tuntas dilakukan. Lantas kapan penerima manfaat ini bisa menikmati anggaran Rp 7 miliar itu.
Kata Irfan juga, bisa saja anggaran Rp 7 miliar itu tidak bisa direalisasikan pada tahun 2019 dan masuk ke Silpa, jika prosesnya masih lamban begini.
“Bisa jadi, makanya kalau tidak terealisasi tahun ini, ini merupakan kegagalan pemerintah yang notabene ingin melakukan perubahan,” sentilnya.
Melihat kondisi kinerja aparatur pemerintah yang dinilai lamban tersebut, Irfan pun meminta kepada Walikota Bima untuk bisa melakukan evaluasi. Karena menurutnya, aparatur tidak mampu menterjemahkan keinginan dari visi misi Walikota dan Wakil Walikota Bima.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima H Fakhrunrazi yang berusaha ditemui di kantornya, tidak ada di tempat. salah seorang staf mengaku sedang berada di luar.
*Kahaba-01
