Kota Bima, Kahaba.- Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Mbojo Matenggo Kota Bima menggelar pertemuan dengan BPBD dan LP2DER, Selasa (27/9) guna membahas agenda persiapan seminar panen air hujan.
Ketua Harian FPRB Mbojo Matenggo Anwar Arman saat sambutan mengatakan, situasi dunia saat ini sangat memperihatinkan, terutama perubahan iklim yang tidak menentu. Termasuk di Kota Bima.
“Maka semua negara saat ini mengarahkan program perubahan iklim menjadi program utama, termasuk di Indonesia,” ungkapnya.
Menurut dia, khusus Kota Bima. Perubahan iklim kini menjadi ancaman. Hutan-hutan sudah gundul, musim hujan menyebabkan banjir, kemudian jika kemarau, krisis air melanda sejumlah wilayah.
“Semua ini berimplikasi terhadap keberlanjutan hidup. Krisis air di bawah tanah pun tidak mampu dicukupkan dengan dropping air oleh BPBD,” terangnya.
Salah satu solusi terhadap kondisi ini sambung Anwar, air hujan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, harus disampaikan dan disosialisasikan ke masyarakat, agar tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih dan bisa konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.
Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih pada BPBD dan LP2DER untuk kolaborasi ini, guna menyelesaikan persoalan ini. Apalagi jika pemerintah bisa melakukan hal yang sama untuk memanen air hujan, demikian juga masyarakat, maka krisis air ini bisa segera diatasi.
Di tempat yang sama, Direktur LP2DER Bambang mengatakan, Tuhan telah menciptakan hujan untuk kemaslahatan. Tuhan pula sudah mengatur sekian persen fungsinya untuk manusia, tanaman dan hewan.
“Tapi karena pohon sudah ditebas habis, maka air mengalir jadi bencana dan ke laut,” bebernya.
Bambang berharap, keberadaan FPRB, BPBD dan LP2DER juga bisa melakukan fungsi advokasi. Agar bisa mengurai persoalan ini dan mendapatkan solusi yang tepat.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kota Bima Pujawan mengatakan, memang telah diwacanakan untuk rapat koordinasi dengan Wali Kota Bima terkait membahas inovasi. Dan BPBD juga mendorong panen air hujan ini agar masuk dalam bagian inovasi, dengan syarat kegiatan harus ada legalitas, dilanjutkan dengan kegiatan bimtek dan sosialisasi. Sehingga nilai bisa diperoleh di atas 100.
“Menindaklanjuti juga keinginan adanya advokasi ini, maka salah satunya juga perlunya diterbitkan regulasi setingkat Perwali, agar untuk mencapai penilaian Inovasi yang diinginkan,” paparnya.
Pujawan menambahkan, harapannya program panen air hujan ini harus didorong dan menjadi bagian inovasi daerah yang memberi kemashlahatan.
*Kahaba-01
