Kabar Bima

Hasil SKD CPNS Jauh Dari Ekspektasi, Feri: Semoga Ada Pertimbangan Pemerintah Pusat

405
×

Hasil SKD CPNS Jauh Dari Ekspektasi, Feri: Semoga Ada Pertimbangan Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Setelah melalui proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) selama 4 hari, hanya 21 orang CPNS Kota Bima yang mampu  melewaui Passing Grade atau nilai ambang batas yang ditentukan. Jumlah kelulusan tersebut pun jauh dari ekspektasi. Pasalnya, ketersediaan formasi sebanyak 198.

Hasil SKD CPNS Jauh Dari Ekspektasi, Feri: Semoga Ada Pertimbangan Pemerintah Pusat - Kabar Harian Bima
Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan. Foto: Bin

Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan menanggapi jauhnya harapan kelulusan SKD CPNS tersebut. Menurut dia, apa yang terjadi di Kota Bima juga banyak terjadi di daerah lain, termasuk Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“21 peserta yang lulus ini tentu masih jauh dari harapan pemerintah daerah, begitu juga halnya daerah lain yang belum memenuhi kuota sampai saat ini,” ujarnya, Rabu (7/11).

Ia menjelaskan, dengan kondisi ini, pemerintah daerah akan meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalukan langkah dan jalan keluar terhadap hasil seleksi CPNS tersebut.

Feri berharap, semoga dengan banyaknya hasil yang belum memenuhi kebutuhan formasi ini, menjadi bahan pertimbangan dan kajian ulang dari Kemenpan-RB dan BKN.

Mantan Ketua DPR itu menuturkan, kenapa pemerintah daerah mengingingkan formasi ini tetap terisi. Karena berdasarkan analisis kebutuhan formasi jabatan, 198 kuota yang disetujui sangat membantu program kinerja pemerintah.

“Terhadap hasil ini, harapan kita semoga menjadi pertimbangan pusat untuk dievaluasi. Apapun hasilnya, itu tetap menunggu keputusan pusat,” tandasnya.

Feri menambahkan, harus diakui pula, tidak terpenuhinya kuota CPNS dari formasi yang diminta karena kualitas SDM peserta dibanding daerah lain. Karena soal yang dikerjakan seluruh peserta, sama berlaku secara nasional.

Melalui sistem ini juga, harus diakui menjadi sulit untuk mengejar kualifikasi yang menjadi standarisasi pemerintah pusat. Maka dari itu, akan diupayakan pengusulan ke pemerintah pusat agar sistem pelaksanaan dirubah, yaitu melalui sistem zona yang dinilai lebih adil.

*Kahaba-04