Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemerintahan Jokowi – JK tampaknya sudah bulat akan menaikkan harga BBM, kemungkinan pada kisaran Rp 8.500/liter. Alasannya, untuk mengurangi beban subsidi yang dikatakan sudah sangat besar.
Namun kebijakan tersebut dinilai sebagai kebijakan dzalim oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bima. Pasalnya, kebijakan itu tentu pasti menyengsarakan rakyat, sementara hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia
Juru bicara HTI Bima Muhammad Ismail Yusanto mengatakan, dalam APBN-P 2014 memang disebutkan program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar Rp 403 Triliun, terdiri dari atas subsidi energi Rp 350,3 Triliun, yaitu subsidi BBM Rp 246,5 triliun dan subsidi listrik Rp 103,8 triliun, serta subsidi non energi Rp 52,7 triliun.
Pemerintah menilai angka subsidi itu harus dikurangi, mengingat besarnya subsidi telah mengurangi kemampuan pembiayaan kebutuhan lain yang dianggap lebih penting. Misalnya, anggaran untuk infrastruktur 2014 yang hanya sekitar Rp 200 Triliun, atau untuk sektor kesehatan yang hanya sekitar Rp 70 triliun.
Kata dia, menurut pemerintah, dengan menaikan BBM menjadi Rp 8.500/liter akan dihemat APBN sebesar Rp 100 trilyun.
“Pertanyaannya, apakah sedemikian gentingnya kondisi APBN kita sehingga subsidi harus segera dikurangi mengingat selama ini APBN tidak pernah terserap semua,” sorotnya.
Tahun 2013 saja, lanjutnya, ada sisa lebih dariRp 20 trilyun. Jadi, dari sisa anggaran tahun 2013 itu, tambahan subsidi BBM bisa ditutupi sebagiannya. “Oleh karena itu, kebijakan kenaikan harga BBM harus ditolak,” tegasnya.
Karena, ia memberi alasan, selain kebijakan dzalim yang pasti menyengsarakan rakyat, juga kebijakan itu kebijakan khianat. Kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan.
Dijelaskannya, liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan seperti itu jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri.
*Bin
