Kota Bima, Kahaba.- Penyelenggara Pemilu hingga saat ini masih terus melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) warga yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Hanya saja, pada prosesnya ditemukan kelompok masyarakat yang menolak untuk didata.
“Menurut laporan PPK dan PPS, sejak beberapa hari dilakukan Coklit di Kelurahan Penatoi dan Kelurahan Melayu. Ada kelompok masyarakat yang menolak untuk di data oleh petugas,” ujar Ketua KPU Kota Bima Bukhari, Sabtu (3/2).
Diakui Bukhari, memang sikap kelompok warga tersebut juga berlaku pada Pemilu sebelumnya. Pilkada 2013, juga menolak untuk di data. Tapi pada Pemilu Pilpres, mereka tidak menolak untuk didata.
“Kita juga tidak tahu bagaimana cara pandangnya,” tutur dia.
Tapi selaku penyelenggara Pemilu, pihaknya tetap akan berupaya mendata. Salah satunya, berupaya meminta PPS dan PPK untuk menghubungi tokoh masyarakat setempat atau lurah untuk memberikan pemahaman.
Tapi jika juga tidak bisa, maka pihaknya tidak bisa mamaksa. Namun warga yang sudah terdaftar dalam DP4, tidak akan dihapus. Kendati menolak untuk didata.
“Kita tidak bisa paksa, itu pilihan mereka,” katanya.
Sebagai bukti kelompok warga tersebut yang tidak ingin didata, maka pihaknya meminta PPS dan PPK untuk membuatkan pernyataan yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh pengawas. Sebagai alat yang menguatkan bahwa mereka menolak tidak didata.
Ditanya jumlah?, Bukhari mengaku belum menerima jumlah kelompok masyarakat yang enggan didata itu dari PPS dan PPK.
“Jumlahnya tidak bisa kita pastikan. Dari TPS mana juga belum ada laporan,” tambahnya.
*Kahaba-01
