Kabupaten Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kabupaten Bima sejumlah catatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan baru, Rendra Farid dalam menjalankan roda birokrasi di SKPD setempat. Sebab selama ini, bukan rahasia umum Dinas Pertanian kerap disorot lantaran sejumlah program dan kebijakannya.
Catatan itu merupakan wujud harapan, salah satunya disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Ismail. Apa saja catatan itu ?
Menurut Ismail, pengganti M Tayeb ini perlu sedikit merubah pola kepemimpinan. Sisi yang selama ini mungkin tidak memberikan nilai positif bagi masyarakat, sebisa mungkin dihilangkan.
“Misalkan kalau ada bantuan-bantuan masuk segera diselesaikan. Jangan tunggu berbulan-bulan, sehingga untuk membangun kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai,” sarannya kepada Kahaba.net, kemarin.
Biasanya Duta PKS ini melihat, setiap pencairan anggaran di SKPD setempat sering mendekati akhir tahun. Akibatnya, penyaluran bantuan seperti bibit tidak maksimal kepada para petani dan kelompok tani. Selain itu, asas manfaat dari bantuan tersebut tidak terlalu dirasakan masyarakat.
Harusnya kata Ismail, sebelum musim tanam bibit sudah disalurkan kepada para petani sehingga mereka bisa menyiapkannya untuk ditanam. Bagaimana bisa efektif, bantuan bibit seperti bawang merah kalau penyalurannya melewati masa tanam. Bahkan melewati musim panen kedua.
“Coba kita lihat, dari sekian bantuan bibit yang disalurkan mungkin hanya 10 persen yang ditanam para petani. Di lahan mana mau ditanam, sementara sekarang sudah musim hujan,” kritik dia.
Sementara disisi lain lanjut dia, lahirnya APBD bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun kalau pencairannya mendekati akhir tahun tujuan tersebut tidak mungkin bisa tercapai.
Begitu pula bibit kedelai dan bibit jagung, menurut dia masalahnya hampir sama. Pengadaan sering tidak sesuai spek dan mutu bibit sangat rendah. Kalau aspek ini tidak diperhatikan, dinilainya sulit bicara peningkatan kesejahteraan petani.
“Kualitas bibit harus diperhatikan. Jangan sampai tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan ketentuan. Karena apa yang kita lihat selama ini, kualitas bibit masih rendah dan sangat jauh meleset dari petunjuk pengadaan,” ujar dia.
Catatan lainnya yang diberikan Ismail, yakni proses keterbukaan anggaran di SKPD setempat perlu dibangun. Tujuannya, supaya tidak ada lagi sorotan dan polemik yang muncul.
“Siapa penerima bantuan, bagaimana penyalurannya dan seperti proses verifikasi semuanya harus terbuka ke publik,” tandasnya.
*Kahaba-03
