Kota Bima, Kahaba.- Informasi rencana pemotongan TPP atau Tukin menyusul adanya tahapan refocusing tahap II, dipastikan oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Fakhrunrazi tidak terjadi. Karena saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan daerah.
“Hasil koordinasi kami bersama kepala daerah, TPP ASN tetap dibayar 12 bulan penuh,” ungkapnya, Selasa (10/8).
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu informasi dan instruksi dari pemerintah pusat terkait refocusing ini. Di antaranya tahapan PMK tentang perubahan penetapan DAU untuk mendukung vaksinasi bekerjasama dengan unsur keamanan dan penegak hukum.
“Sekarang kami tengah melakukan penggodokan RKPD, KUA dan PPAS Perubahan. Kalau PMK belum terbit maka kami akan mendorong dalam APBD Perubahan,” katanya.
Fakhrunrazi menambahkan, rencana pemotongan DAU, akan langsung dipotong oleh pemerintah pusat. Tapi berapa besar pemotongan DAU juga sampai saat ini belum diketahui.
“Untuk pemanfaatan DAU kita itu 70 persen gaji dan TPP, 30 persen program dan lainnya,” tambah Fakhrunrazi.
*Kahaba-04
