Kota Bima, Kahaba.- Puluhan mahasiswa dari Komite Perjuangan Rakyat (KPR) menyerukan kepada masyarakat untuk menolak politik borjuasi yang telah berjalan di Indonesia puluhan tahun lamanya. Seruan itu disampaikan melalui aksi lapangan, Senin (26/2) pagi di beberapa titik di Kota Bima.
Aksi yang dimotori Rizal sebagai koordinator lapangan itu diawali di perempatan Gunung Dua, lalu berlanjut di Kantor Pemerintah Kota Bima dan DPRD Kabupaten Bima.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa berpendapat hasil pemilu yang telah berlangsung di Indonesia sejak lama hanya memberi ruang kekuasaan bagi para elit borjuasi. Mereka menguasai partai politik, koorporasi ekonomi, pertanian, industri dan pasar modal.
Persatuan organisasi rakyat untuk merebut kembali kemerdekaan 100 persen yang hari ini dirampas kapitalisme harus digelorakan. Gerakan rakyat perlu segera menegaskan musuh bersama, yakni kapitalisme beserta antek-antek yang menyokong sistem bangkrut saat ini.
“Seperti militer, kaum penguasa elit borjuasi dan kelompok-kelompok reaksioner,” kata Rizal dalam orasinya.
Untuk itu kata dia, KPR menawarkan solusi persatuan rakyat sejati penting untuk mengusung prinsip tegas anti dengan politik elit borjuasi dan mendorong pembangunan alat politik alternatif sebagai manifestasi pembebasan nasional melawan imperialisme.
Sebagai upaya mewujudkan persatuan multisektoral itu, KPR menyampaikan tuntutan, diantaranya menuntut pemerintah menerapkan subsidi silang, demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat, lawan liberalisasi ekonomi, usut tuntas dan sita aset-aset koruptor, lawan politik upah murah cabut PP No.78 tahun 2015, hentikan sistem kerja kontrak dan outsourching.
*Kahaba-03
