Kabupaten Bima, Kahaba.- Ratusan masa aksi yang bergabung dalam Cipayung Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP dan STKIP menggelar aksi depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima, Senin (4/4). Masa menuntut transparansi Dinas tersebut menjalankan program KUBe di 18 Kecamatan.
Koordinator Aksi, Israfil dalam orasinya mengatakan, hasil observasi lapangan program KUBe yang dijalankan Dinas Sosial di 18 kecamatan banyak indikasi kecurangan. Mulai dari pengadaan bantuan, yang dianggap tidak sesuai dengan aturan Mentri Sosial RI Nomor 80/HUK/2010 tentang panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah.
Selain itu, ia menilai kepala Dinas Sosial telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin.
“Kami juga menduga di lapangan Dinas Sosial ada yang membagikan uang, tidak membagikan kambing yang seharusnya di bagi,” ungkapnya.
Saat aksi tersebut, massa juga menuntut agar Kepala Dinas Sosial untuk segera mengevaluasi kembali Kabid-Kabid yang terindikasi terkait KUBe, supaya tersistimatis sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Meminta Kepala Dinas Sosial agar segera memanggil kembali seluruh kelompok KUBe dan pendamping-pendamping diseluruh Kecamatan. Kepala Dinas Sosial harus bertanggung jawab terkait dengan KUBe yang melenceng jauh dari prosedur dan mekanisme.
“Kami juga meminta kepada Pimpinan Daerah dan DPRD, agar segera memanggil kepala Dinas Sosial untuk klarifikasi masalah tersebut. Kemudian Kejari Raba Bima untuk segera turun cek penggunaan bantuan tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, H. Rusydi saat menangggapi tuntutan masa aksi mengatakan, dirinya akan memanggil Kabid-Kabid yang terkait dalam program KUBe, juga semua KUBe untuk dievaluasi.
“Masalah pembagian uang terhadap kelompok KUBe itu tidak benar. Karena kami sudah melakukan sesuai prosedur, setiap kelompok KUBe kami bagikan kambing,” tepisnya.
Apabila massa aksi tidak puas dengan kinerjanya, ia meminta kepada para pendemo untuk menunjukan data secara obyektif, biar diketahui duduk permasalahannya dimana. Karena dalam hal ini, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri, ada pihak ketiga yang juga turut bekerja.
*Deno
