Kabupate Bima, Kahaba.- Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah mengatakan, alokasi belanja honorer yang sebelumnya akan dihapus dalam APBD-P 2015, tapi berhasil dipertahankan oleh Badan Anggaran (Banggar).
“Intruksi penghapusan alokasi anggaran belanja honorer itu bukan hanya tahun ini. Tetapi selalu disampaikan pemerintah provinsi melalui catatan evaluasi APBD-P setiap tahun. Tapi kita selalu menolak untuk mencoret alokasi anggaran itu,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah pembahasan APBD-P ditingkat daerah, maka hasilnya akan diajukan ke Provinsi untuk dievaluasi. Jika dalam APBD-P itu tertuang alokasi anggaran yang tidak memiliki dasar hukum, maka akan dimasukan dalam catatan untuk dievaluasi.
“Hasil evaluasi itulah yang akan dibahas kembali oleh Banggar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Namun yang pasti lanjutnya, tidak semua catatan yang dapat dipenuhi oleh daerah. Termasuk untuk menghapus alokasi belanja honorer. “Kita tidak bisa menerima penghapusan itu. Karena berkaitan dengan kebutuhan daerah dan nasib orang banyak,” katanya.
Dia menilai, penghapusan itu tidak mudah. Kalaupun dipaksakan, maka akan terjadi gejolak dalam daerah. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Banggar sepakat untuk tetap mempertahankan alokasi belanja honorer itu. Meski, itu bertentangan dengan aturan. “Demi rakyat dan daerah, kita harus tetap pertahankan,” tandasnya.
*Ady
