Kota Bima, Kahaba.- Kiprah para putra Bima yang duduk menjadi wakil rakyat, baik itu di Kota Bima, Kabupaten Bima maupun provinsi dan di Senayan dikritik salah seorang tokoh masyarakat Bima di Jakarta, Umar Ali. Menurutnya, keberadaan mereka tidak mencerminkan marwah lembaga yang harus memihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai seorang wakil rakyat kata Umar, berfungsi dan memiliki peran
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan hanya sekadar menampung aspirasi, tapi juga harus bisa memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan.
“Anggota dewan juga harus menghindari politik transaksional dan meningkatkan daya kritis,” katanya, Kamis (27/5).
Yang ia ketahui, kinerja dewan selama ini sebatas hadir membawa bantuan. Memampang dan mengiklankan diri melalui pamflet dan baliho. Tapi eksen dan kinerja mereka terhadap masalah dan dinamika yang terjadi di tengah-tengah rakyat, apalagi persoalan urgen yang menyentuh kebutuhan vital, patut dipertanyakan.
“Dewan yang saya lihat ini masih lebih baik dari pada iklan rokok dan iklan teh botol. Karena ketika mencarinya di warung, wujudnya ada. Tapi mereka ini fotonya ada di lapangan tapi kiprahnya dipertanyakan,” sentilnya.
Melihat perkembangan yang terjadi di daerah pun sambungnya, peran wakil rakyat masih sangat jauh panggang dari api. Melaksanakan fungsi kontrol terutama, benar – benar masih membutuhkan keberanian untuk menjalan fungsi tersebut.
“Kalau mau jadi anggota dewan karena pertimbangan untuk perbaikan ekonomi dan status sosial, buat apa? Itu tidak berguna,” kritiknya.
Yang utama juga terang Umar, menjadi wakil rakyat itu selain menjalankan fungsi penganggaran, legislasi dan kontrol, juga merubah pola pikir masyarakat untuk menghentikan pola-pola politik transaksional.
“Jadi jangan hanya datang, duduk, dan diam,” cibirnya.
Ia menambahkan, wakil rakyat itu harus cerdas, memiliki keberanian, ide dan gagasan. Berperan dan memberikan kontribusi yang nyata untuk perubahan yang lebih baik bagi konstituennya.
“Kritik ini saya sampaikan untuk putra daerah kita yang menjadi wakil rakyat di Bima, provinsi dan pusat. Agar keberadaan di legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bisa lebih maksimal,” tambahnya.
*Kahaba-01
