Kota Bima, Kahaba.- Puluhan warga Kelurahan Sambinae mendatangi kantor DPRD Kota Bima, Selasa (22/11). Mereka mengadu soal lahan yang dipersiapkan untuk pemukiman korban banjir kini akan berakibat buruk untuk warga disekitar.
Kedatangan warga tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan beserta jajarannya. Terlihat hadir juga Lurah Sambinae Fadil mendampingi warganya.
Herman RT 11 RW 06 Kelurahan Sambinae mengemukakan, persiapan lahan untuk pemukiman korban banjir tersebut berada di sekitar BTN Sambinae. Tapi lahan yang saat ini diratakan berdampak buruk untuk warga sekitar. Pasalnya, sungai di lingkungan perumahan malah ditutup.
“Sekarang musim hujan. Dimana air dari gunung mengalir jika sungai ditutup. Pemukiman warga di BTN akan tergenang banjir,” sorotnya.
Tidak hanya itu, daerah resapan disekitar BTN juga tidak tersedia. Bahkan ekosistem di wilayah BTN akan terancam. Kalau proyek dipaksakan, tentu akan menyusahkan warga sekitar. Untuk itu, pihaknya meminta agar pekerjaan itu sementara waktu dihentikan. Lagi pula, Amdal pekerjaan itu tidak ada.
“Kami minta juga pekerjaan ini disesuaikan dengan aturan yang ada. Jangan asal kerja saja. Ini tidak ada sosialisasi, bahkan lurah setempat tidak diberitahu,” ungkapnya.
Warga yang sama Saiful juga menyorot prilaku warga setempat Usman, yang saat ini menangani pemerataan tanah di wilayah tersebut. Pasalnya, Usman sering bawa-bawa nama pemerintah, bahkan kementrian.
“Usman itu sering bilang ada surat surat resmi. Tapi tidak juga ditunjukkan kepada warga,” kesalnya.
Menanggapi aspirasi warga Sambinae, Ketua DPRD Kota Bima Feri menjelaskan, membangun infrastruktur, sebagai warga negara yang taat aturan harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis. Jika belum ada, maka pekerjaan itu belum bisa dilaksanakan.
“Pembangunan itu harus terintegrasi dengan warga sekitar. Kami juga kurang data dan butuh informasi dari Lurah Sambinae soal pekerjaan itu,” katanya.
Pada kesempatan itu, Feri meminta agar Lurah Sambinae Fadil menyampaikan penjelasan soal pekerjaan tersebut. Sejurus kemudian Fadil mengaku jika dirinya tidak pernah dikoordinasikan oleh dinas terkait tentang pekerjaan dimaksud.
“Saya tidak pernah dihubungi. Saya hanya mendengar kabar saja dari warga,” katanya.
Berdasarkan keterangan warga dirinya pun berasumsi, karena pemerintan harus menyiapkan lahan untuk relokasi korban banjir, maka ditetapkan salah satunya di kelurahan Sambinae, tepatnya di belakang BTN Sambinae, samping Mako Brimob.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bima berencana membeli lahan itu. Kemudian lahan yang dimiliki beberapa warga, harus diratakan. Agar pemerintah bisa segera membeli.
“Pemilik lahan yang saya dengar sudah menyerahkan sepenuhnya urusan pemerataan tanah kepada pak Usman. Tapi persoalan muncul saat pak Usman menutup aliran sungai,” tuturnya.
Mendengar cerita Fadil, Feri menilai jika reaksi warga tersebut sangat wajar. Apalagi sekarang musim hujan, air yang turun dari gunung akan menggenangi pemukiman. Tidak ada ada juga kewenangan Usman untuk menutup sungai.
“Buka lagi sungai itu, biarkan pemerintah yang ngurus sungai ditimbun atau tidak,” tegasnya.
Mendengar masalah itu, Feri janji akan menyikapi dengan serius. Karena dirinya juga tidak ingin titik-titik api ini kemudian muncul menjadi api yang besar.
Karena pekerjaan tersebut juga bersifat teknis, dirinya dalam waktu dekat akan segera panggil dinas terkait, agar bisa dibahas dengan komisi 3.
“Nanti tanyakan dulu syarat administrasi dan teknisnya. Karena setiap pembangunan pasti ada konsekuensi. Jangan sampai rakyat dirugikan,” sesalnya.
Di tempat yang sama, Usman juga menyampaikan penjelasan. Kata dia, tidak ada niatnya menutup aliran sungai.
“Saya timbun untuk lewat alat berat saja, tapi itupun sudah saya buka tadi pagi,” ujarnya.
Tapi penjelasan secara teknis, Usman enggan menyampaikannya. Karena persoalan itu biar menjadi urusan dinas terkait.
*Kahaba-01
