Kabupaten Bima, Kahaba.- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah mengaku, polemik soal pembahasan RAPBD Tahun 2016 antara Legislatif dan Eksekutif saat ini sudah mencair dan tidak ada masalah lagi. (Baca. Banggar DPRD Bima Tolak RAPBD 2016)
“Kita sudah lakukan pertemuan antara kedua lembaga membahas masalah tersebut. Sebenarnya hanya misskomunikasi saja, saat ini sudah tidak ada lagi masalah,” kata Nukrah kepada Kahaba.net, kemarin.
Selain itu kata Duta Partai Demokrat ini, Dewan sudah menggelar pertemuan antara fraksi dan komisi-komisi untuk mencari solusi dan mencairkan suasana. Ia tak menampik, sebelumnya Legislatif memang menolak RAPBD yang disampaikan Penjabat Bupati Bima beberapa waktu lalu.
“Penolakan itu memang wajar, karena RAPBD tidak sesuai dengan KUA dan PPAS yang disepakati sebelumnya. Landasan pembahasan RAPBD itu kan KUA-PPAS sehingga tidak boleh diabaikan,” ujarnya di kantor setempat.
Menurutnya, pokok-pokok pikiran Dewan yang tertuang dalam KUA-PPAS bukanlah kepentingan dewan. Namun murni aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui wakilnya di DPRD. Sementara postur RAPBD tidak terlalu besar dan nyaris tidak ada pokok-pokok pikiran dewan. Sehingga saat itu, secara tegas ditolak dan diminta untuk evaluasi kembali.
“Walaupun ada penolakan itu, tidak menghambat tahapan pembahasan karena waktunya masih cukup lama. Malah Kabupaten Bima sangat cepat memulai pembahasan dibanding daerah lain,” tandasnya.
*Abu
