Kota Bima, Kahaba.- Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin diundang menjadi narasumber pada kegiatan lokakarya pembelajaran, review, dan perencanaan program kemanusiaan OXFAM di Indonesia dan Mitra, dengan tema “Membangun kepemimpinan dan inisiatif lokal untuk konvergensi penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan Sustainable Development Goals (SDG’s)”.
Acara berlangsung di hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (21/6) dibuka Country Director OXFAM Indonesia Budi Kuncoro. Walikota Bima menyampaikan materi “Membangun Kota Tangguh Dengan Hati”. Narasumber lain adalah Bupati Agam Indra Catri yang menyampaikan materi “Membangun Ketangguhan Daerah”, dan Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi yang menyampaikan materi tentang kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah untuk mitigasi bencana.
Pada sesi kedua, hadir narasumber dari Institute for Essential Service Reform (IESR) dan PIRAC yang menyampaikan materi tentang kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pasca perjanjian Paris dan potensi dana masyarakat Indonesia dan cara penggalangannya.
Para peserta antara lain berasal dari BNPB, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kabupaten Agam, BPBD Kota Bima, OXFAM Australia, OXFAM Timor Leste, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana dari berbagai daerah.
Kota Bima dinilai berhasil mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam agenda pembangunan kota. Sejalan dengan index risiko bencana Kota Bima yang tinggi (BNPB, 2015), Walikota dan Wakil Walikota memasukkan visi penanggulangan bencana pada RPJMD Bima sampai tahun 2019 dan memastikan adanya kepastian hukum, kebijakan dan instrumen penanggulangan bencana di daerah.
Mengacu pada RPJMD ini, beberapa Perda dan Perwali dihasilkan (Perda Penanggulangan Bencana, Perwali Rencana Penanggulangan Bencana, Perwali dana minimal 1% untuk PRB, Perwali Peran Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana), serta Pembentukan Forum PRB Mbojo Matenggo. Di dalam RPJMD tersebut juga disebutkan target berkurangnya 30% kawasan terdampak banjir di Kota Bima dan 38 kelurahannya menjadi kelurahan tangguh. Saat ini sudah 15 kelurahan difasilitasi untuk menjadi kelurahan tangguh.
Kebijakan yang sangat berpihak pada Pengurangan Risiko Bencana dari Pemkot Bima juga mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Kota Bima, bahkan ketua Forum PRB Kota Bima adalah Ketua Komisi 1 DPRD. Dengan demikian, pengarusutamaan PRB juga telah masuk ke dalam fungsi-fungsi dewan, sehingga usulan program dan anggaran dengan label pengurangan risiko bencana dapat dikenali dengan baik oleh para anggota dewan dan lebih banyak lolos untuk disetujui.
Sementara itu, konsolidasi yang terus menerus yang dilakukan ke jajaran eksekutif telah mengantarkan pembentukan forum komunikasi teknis SKPD dan Forum kepala SKPD untuk penanggulangan bencana. Bersama-sama dengan Forum PRB, forum teknis SKPD dan forum Kepala SKPD ini efektif bekerja dalam meletakkan kerja penanggulangan bencana. Misal, dalam menyusun analisis risiko bencana, para ahli teknis SKPD turun ke dasar lapangan secara langsung melakukan survei untuk memetakan kerentanan dan kapasitas masyarakat.
Forum Kepala SKPD juga telah efektif mendukung dan memfasilitasi BPBD bekerja sama dengan BPMPK dan para Lurah untuk mengembangkan sebuah sistem informasi kependudukan mikro berbasis GIS dengan indikator SDGs dan kerawanan bencana. Ini merupakan sebuah upaya dasar untuk pemaduan (konvergensi) SDGs dengan penanggulangan bencana.
Melalui sistem ini, data penduduk berbasis keluarga dengan data terpilah yang rinci dipetakan berdasarkan berbagai indikator termasuk indikator ekonomi, sosial, kesehatan,dan kerawanan bencana.
Melalui data kependudukan ini, diharapkan para perencana dan pengambil keputusan di Kota Bima dapat dengan secara cepat dan tepat menentukan jenis kegiatan berikut penerima manfaat kegiatan yang cocok yang disesuaikan dengan letak lokasi kerawanan bencana yang sudah terpeta nyata di dalam sistem informasi tersebut. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya pencapaian SDGs.
Semua upaya tersebut bertujuan menjadikan Kota Bima sebagai Kota Tangguh Bencana yang dikawal secara bersama-sama oleh Pemerintah Kota Bima, BNPB, dan Oxfam. Kota Tangguh Bencana ini menjadi bagian dari desain besar Kota Bima sebagai ‘Waterfront City’ (Kota Tepian Air).
*Bin/Hum
