Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Dapil III Kecamatan Asakota mengadakan reses masa sidang III Tahun 2019 di Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo, Jumat (13/12). Kegiatan dimaksud dihadiri ratusan warga setempat dan sejumlah tokoh masyarakat serta pemuda serta 5 orang anggota dewan dapil setempat masing-masing Hj Anggriani, Hj Guna, Sukri Dahlan, Khalid dan Syamsuddin.
Anggota dewan Sukri Dahlan saat sambutan mengawali dengan ucapan terimakasih karena telah mempercayakan mereka menjadi wakil rakyat dan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat di Dapil setempat.
Pada momen ini, dirinya pun berharap agar masyarakat Bonto bisa memanfaatkan agenda reses untuk menyampaikan kebutuhan yang berskala prioritas, agar bisa diperjuangkan dan direalisasikan.
Pada kesempatan yang sama, anggota dewan yang lain Khalid juga mengatakan, harapan yang selama ini tidak bisa direalisasikan pada periode dewan sebelumnya, akan diupayakan untuk diperjuangkan kembali pada periode sekarang.
Saat penyampaian aspirasi, warga setempat Jamilah mempertanyakan kapan sarana dan prasarana PAUD di Bonto mulai dibangun. Karena di lingkungan setempat juga membutuhkan lembaga tersebut.
“Selain itu, kami juga mempertanyakan apakah insentif honorer guru bisa diusulkan dan dibayarkan dari dana kelurahan,” katanya.
Warga lain, H Haris mempertanyakan masalah minyak tanah yang sudah semakin langka dan mahal. Demikian juga solar, saat ini juga sudah sangat langka. Akibatnya, usaha nelayan berdampak dan macet.
Tidak hanya itu, dirinya juga menanyakan kapan pembangunan di Bonto dilanjutkan. Karena hingga saat ini, pembangunannya baru 30 persen. Sementara masih banyak yang harus diperhatikan. Seperti, jembatan dermaga yang sudah rusak, sementara itu infrastruktur yang penting untuk nelayan.
Menjawab aspirasi itu, anggota dewan Syamsuddin menjelaskan, jika bicara keinginan dan kebutuhan, maka harus diprioritaskan kebutuhan. Namun dari sekian aspirasi yang diutarakan oleh warga, tetap ada kebutuhan prioritas yang akan diperjuangkan.
Soal usulan PAUD kata dia, dewan melalui Komisi I sudah membahas dan mengambil catatan penting yakni ada terdapat sejumlah PAUD ditemukan bermasalah. Kendati demikian, pihaknya akan membicarakan usulan ini di tingkat komisi.
Mengenai insentif honorer guru, menurut dia sudah menjadi keinginan Walikota dan Wakil Walikota Bima Lutfi-Feri. Bahkan sudah dituangkan dalam APBD tahun 2019, hanya saja dihadang oleh sejumlah aturan main.
“Kendati demikian, tetap akan diupayakan bisa direalisasikan pada tahun 2020. Meski tidak pada jumlah Rp 1 juta, tapi Rp 500 ribu,” sebutnya.
Terhadap aspirasi lain, anggota dewan Khalid berjanji akan memperjuangkan dengan wakil rakyat Dapil Asakota. Tapi usulan kali ini, belum bisa diwujudkan pada tahun 2020, karena APBD 2020 sudah ditetapkan. Dan akan diupayakan pada tahun 2021.
Kemudian menjawab masalah minyak tanah yang langka dan mahal, Sukri menjelaskan minyak tanah sudah menjadi masalah nasional, tidak hanya di Kota Bima. Kenapa mahal dan langka, karena sudah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.
“Minyak tanah sudah dialihkan ke gas LPG. Kenapa dialihka, karena pertimbangan hemat untuk digunakan,” jelasnya.
*Kahaba-01
