Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima menyampaikan kekesalannya kepada Pemerintah Kota Bima, saat dengar pendapat soal penyaluran dana Jaminan Hidup (Jadup) yang diprotes warga Kelurahan Rabadompu Timur, Kamis (23/2). (Baca. Warga Rabadompu Timur, Pemerintah dan Dewan “Debat” Soal Jadup)
Pada pertemuan antara warga, pemerintah yang diwakili Dinas Sosial, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan dan BPBD Kota Bima, anggota DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan mempertanyakan langkah koordinasi dan komunikasi pemerintah eksekutif soal Jadup dengan pemerintah legislatif. Padahal, legislatif juga pemerintah yang memiliki tanggungjawab yang sama untuk nasib rakyat.
“Pasca banjir 2 kali yang menerjang Kota Bima. Eksekutif tidak pernah sama sekali melakukan koordinasi dengan legislatif. Padahal kami mempunyai posisi yang sama dengan eksekutif, sama-sama mempunyai tanggung jawab,” sorotnya.
Ia menuturkan, kekesalannya terhadap perwakilan pemerintah itu sebenarnya sudah sejak lama. Karena pasca banjir bandang terjadi, sampai saat ini dinas terkait yang dipanggil untuk memaparkan jumlah kerugian, serta terdampak banjir tidak pernah hadiri.
“Sudah berapa kali kami undang kepala BPBD, PU dan Tata Ruang tapi tidak pernah nongol. Padahal kami mengundang untuk sekedar berkoordinasi tentang penanganan bencana,” kata Alfian dengan nada geram.
Sikap acuh dari SKPD terkait menurutnya, justeru menyulitkan dewan untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan. Kemudian bila polemik telah terjadi ditengah masyarakat, justeru dewan kesulitan membantu setiap masalah yang timbul. Semua karena akses informasi yang diperoleh eksekutif, tidak pernah disampaikan kepada legislatif.
Kedepan ia menegaskan, akan kembali memanggil dinas terkait, guna meminta klarifikasi semua penerimaan dan penggunaan anggaran pasca banjir bandang terjadi di Kota Bima. Agar mengetahui secara jelas penggunaan anggaran, dan bentuk pelaporannya. Sebab bila dipantau secara keseluruhan, banyak yang akan dievaluasi.
*Kahaba-04
