Kota Bima, Kahaba.- Forum Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota dan Kabupaten Bima mendatangi Kantor DPRD Kota Bima, Rabu (22/11). Kehadiran mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait perhatian pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap tidak ada sama sekali untuk PTS, padahal kontribusinya sangat besar.
“Selama hampir puluhan tahun, keberadaan PTS di Kabupaten Bima dan Kota Bima tidak pernah mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah. Bahkan kami terkesan dianggap kurang berkontribusi untuk daerah,” kata Ketua Forum PTS Bima-Dompu, Ibnu Khaldun.
Akademisi yang juga Ketua STKIP Taman Siswa ini mengaku, ada beberapa indikator PTS sangat berperan penting untuk kemajuan daerah Kota dan Kabupaten Bima. Diantaranya, jumlah PTS lebih banyak dibandingkan PTN. Sehingga menyumbangkan lebih banyak pendapatan untuk daerah karena perputaran ekonomi yang cukup tinggi.
Persoalannya menurut dia, lulusan SMA sederajat yang melanjutkan studi di PTS lokal kebanyakan dari pelajar dengan rangking 25 sampai 40 di sekolahnya. Sedangkan untuk rangking 1 sampai 25 lebih memilih melanjutkan studi di luar daerah. Hal ini berdampak pada kurangnya kualitas SDM.
“Karena paradigmanya, mereka hanya menyelesaikan perkuliahan dan fokus hanya membayar kuliah saja. Sedangkan mutu pendidikan, sama sekali kurang diperhatikan oleh sebagian besar mahasiswa,” terangnya.
Melihat kondisi ini, Ibnu menginginkan peran dan intervensi pemerintah daerah untuk duduk bersama mencari solusi memajukan PTS lokal, sehingga mampu menciptakan sumberdaya yang bersaing dengan lulusan PTS maupun PTN di luar daerah.
Ketua STKIP Bima, Amran dan perwakilan STIKES Yahya Bima Ayatullah, juga menyampaikan beberapa permasalahan umum yang terjadi di PTS Bima. Pada prinsipnya setiap kampus mempunyai visi try dharma perguruan tinggi yang sama. Namun pada kenyataannya, PTN sering dibantu melalui melalui dana subsidi pemerintah. Sangat beda dengan PTS yang tidak diperhatikan sama sekali.
Kemudian ditambah lagi dengan rumitnya permasalahan yang hampir di alami setiap PTS. Yakni banyaknya tunggakan pembayaran perkuliahan. Apabila dikalkulasi dalam setahun bisa mencapai Rp 800 juta.
“Kami merasa masalah yang kami hadapi tentu sangat membebani, karena operasional kampus sebagian besar diandalkan dari pembayaran perkuliahan. Sebab, bila pembayaran ini lancar, maka pengelolaan kampus dalam kondisi sehat,” kata Amran.
Disisi lain menurut Forum PTS, saat ini PTS terus mengalami perkembangan dengan terus menghasilkan mahasiswa yang melaksanakan tugas pengabdian dan penelitian di Kota dan Kabupaten Bima. Tentu ini membutuhkan dana lebih, untuk menunjang tugas tersebut.
“Dengan berbagai dinamika tersebut, sudah barang tentu kepala daerah harus mampu menerjemahkan keinginan PTS dengan membuka ruang diskusi, sekaligus mampu memberikan suntikan bantuan yang dapat membantu kinerja PTS,” tambah Ibnu Khaldun.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan didampingi Wakil Ketua dan anggota dewan lainnya mengapresiasi langkah PTS melakulan hearing dengan DPRD Kota Bima. Dengan adanya pertemuan tersebut, lembaga legislatif bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat umum. Meskipun berdasarkan fungsi dan tugas, bukanlah wewenang lembaga rakyat.
DPRD kata Feri, hanya memiliki fungsi pengawasan, budgeting dan controling. Sedangkan program ada pada eksekutif, sehingga ia menyarankan aspirasi tersebut bisa disampaikan juga kepada eksekutif.
“PTS dan eksekutif harus duduk bersama, menyatukan persepsi dan ide demi tercapainya tujuan bersama, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta membantu pengembangan PTS di Bima agar maju dan berkembang,” jelas Ketua DPD PAN Kota Bima ini.
*Kahaba-04
