Kabupaten Bima, Kahaba.- Buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Tambora membuat masyarakat terpaksa menggunakan truk sebagai angkutan utama untuk transportasi umum.
Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan sepeda motor sendiri tentu tidak jadi masalah. Namun itu hanya berlaku untuk sebagian kecil masyarakat. Sementara sebagian besar lainnya, truk selalu menjadi andalan untuk angkutan umum. Sebab tidak ada pilihan lain sebagai angkutan alternatif.
“Tidak ada angkutan yang mau ke Tambora dengan kondisi jalan rusak parah seperti ini. Jalan berlubang penuh lumpur, jembatan pun tidak ada,” kata Heri, warga Desa Oi Bura Kecamatan Tambora, kemarin.
Heri mengaku, kondisi jalan di semua desa Kecamatan Tambora hampir sama semua. Tidak ada perhatian dan sentuhan pembangunan sama sekali dari Pemerintah Daerah selama bertahun-tahun.
“Kami seperti daerah terisolir karena tidak pernah diperhatikan. Sangat tertinggal dari semua aspek pembangunan. Bayangkan saja, kami harus menyebrangi sungai bila musim hujan karena tidak ada jembatan,” ujar dia.
Menurut Heri, nama Gunung Tambora yang mendunia tidak selaras dengan kondisi pembangunan di Tambora. Pemerintah berkoar mempromosikan Tambora sebagai obyek wisata dunia, sementara disisi lain infraksturktur sangat minim. Hal itu dinilai sia-sia bila tidak berbanding lurus.
Warga Tambora lainnya, Joni mengaku, truk digunakan sebagai angkutan umum di Tambora karena sudah tidak ada pilihan lain. Sebab sangat tidak memungkinkan kendaraan jenis lain untuk melewati jalan berlubang dan berbatu di Tambora.
Dari segi keselamatan dan kenyamanan lanjut dia, tentu saja menaiki truk menjadi konsekuensi masyarakat setiap saat. Itu pun truk yang digunakan merupakan pengangkut kayu. Kondisi itu jelas berbanding terbalik dengan kecamatan dan desa lainnya di Kabupaten Bima yang sudah menikmati pembangunan.
Buruknya infrakstruktur kata Joni, berdampak pada mahalnya semua kebutuhan hidup masyarakat Tambora. Biaya pengangkutan hasil pertanian mahal, harga sembako mahal, harga bahan bakar mahal, serta biaya pengurusan dokumen ke pusat kecamatan dan kabupaten juga mahal.
“Kami berharap, pemerintah tidak tutup mata dengan kondisi Kecamatan Tambora. Kami juga punya hak yang sama mendapatkan kue pembangunan dari anggaran daerah,” pungkasnya.
*Ady
