Kota Bima, Kahaba.- Wali Kota Bima merima penghargaan berupa piagam serta plakat WTP 8 kali berturut-turut, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTB, di Aula Rapat Kantor Pemkot Bima, Selasa (18/10).
Penyerahan piagam dan plakat WTP ke-8 untuk Kota Bima tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan NTB Sudarmanto beserta rombongan pada Wali kota Bima HM Lutfi.
Saat menerima piagam tersebut, Wali Kota Bima juga turut didampingi Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala BPKAD dan seluruh FKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Wali kota Bima HM Lutfi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada jajarannya, yang telah mampu mengelola keuangan dengan baik. Meskipun dalam pengelolaan masih ada titik temuan tapi mampu ditekan. Menurutnya hal ini membuktikan dari tahun ke tahun tidak ada temuan-temuan yang diaudit oleh BPK menjadi tertinggal.
“Alhamdulillah diperiode saya hampir 4 tahun, semuanya bisa kita kembalikan ke kas negara sehingga tidak ada yang tertinggal di dalam hasil yang direkomendasikan oleh BPK,” ujarnya.
Lutfi berharap kepada Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang hadir di Kota Bima untuk terus memberikan arahan dan bimbingan. Maka dari itu ke depan dimohon arahan dan bimbingan sehingga Kota Bima dapat meraih WTP yang ke-9.
Sementara itu, Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTB Sudarmanto mengungkapkan, kehadirannya di Kota Bima atas perintah Menteri Keuangan RI untuk menyerahkan langsung kepada kepala daerah. Piagam penghargaan beserta plakatnya untuk WTP yang ke-8 kini hampir mendekati 10 kali untuk Kota Bima.
Kemenkeu RI lanjutnya, sangat konsen dengan hal ini, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Artinya semua syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sebuah laporan keuangan yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan anggaran bisa secara transparan diungkapkan dan bisa akuntabel.
“Di NTB tidak terdapat kasus-kasus yang secara material dinyatakan besar, paling tidak kita sudah bisa menjawab keraguan masyarakat, bahwa WTP itu bukan sekedar laporan keuangan semata, tapi laporan yang sifatnya transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Kemudian realisasi belanja Kota Bima sampai triwulan III mencapai 66,32 persen secara nasional di atas rata-rata, jika diurutkan dari 34 provinsi, NTB berada pada posisi ke-5 Tingkat Nasional.
DAK Fisik dan Dana Bos serta Transfer Dana Pusat ke Daerah mencapai 73,64 persen di 13 Oktober, khusus untuk DAK Fisik, di Provinsi NTB sudah mencapai 46 persen, dan angka itu menurutnya merupakan angka tertinggi di Indonesia. Artinya sumbangan realisasi dari Kota Bima membantu Provinsi NTB untuk pada peringkat teratas.
Kepala Kanwil juga menyampaikan bahwa ada yang istimewa bagi Kota Bima yakni realisasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankkan pada sektor perdagangan UMKM, dan sektor Pertanian.
“Kota Bima memiliki modal kuat, 1.500 debitur yang memiliki pinjaman KUR di Bank dengan angka tertinggi, angka ini menjadi salah satu perhatian khusus Kementerian Keuangan pada Kota Bima,” tandasnya.
*Kahaba-04
