Kabupaten Bima, Kahaba.- Jumlah pengangguran di Kabupaten Bima terbilang sangat tinggi dan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan pemerintah daerah. Sebab berdasarkan data Bappeda, jumlah angka pengangguran di Kabupaten Bima saat ini mencapai 20 ribu orang atau 3,5 persen dari jumlah penduduk.
“Angka pengangguran di Kabupaten Bima 3,5 persen dari jumlah pendudukan sekitar 548 ribu jiwa. Berarti sekitar 20 ribu orang,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Indra Jaya kepada media ini kemarin.
Indra menyebutkan, angka 3,5 persen itu masih cukup tinggi di Provinsi NTB. Dibandingkan beberapa daerah lain dan angka pengangguran tingkat provinsi tidak sampai setinggi itu.
Dari sisi potensi kata dia, Kabupaten Bima sebenarnya masih lebih unggul, hanya saja belum dikelola dengan baik. Tetapi pada aspek Indeks Prestasi Manusia (IPM) masih tertinggal dari Kabupaten Dompu. Begitu pula angka harapan hidup kita berada masih di bawah sumbawa.
“Pengangguran di Kabupaten Bima tergolong pengangguran terbuka. Artinya masyarakat itu membutuhkan lapangan kerja. Bukan berarti yang penggangguran ini tidur,” jelas Indra Jaya.
Tidak seperti dulu lanjutnya, Kabupaten Bima ini dikenal memiliki SDM paling tinggi di Provinsi NTB. Jumlah tenaga terdidik kita dulu cukup banyak yang bergelar doktor bahkan profesor. Tapi saat ini orang-orang pintar tersebut berada di luar daerah semua.
Namun dirinya optimis, dengan berbagai program yang kini sedang digenjot Pemerintah Kabupaten Bima untuk membuka lapangan pekerjaan angka pengangguran akan mampu dikurangi secara perlahan. Untuk tahun depan angka kemiskinan dan pengangguran diharapkan bisa ditekan dari 16,08 persen menjadi 15,5 persen.
“Kita targetkan kalau bisa 1 persen ada penurunan Tahun 2017. Sementara untuk target Tahun 2019 kita berharap bisa menekan hingga 2,5 persen,” tuturnya.
Saat ini sambungnya, Bupati Bima sedang mengarahkan dukungan sistem perencanaan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, hampir semua belanja daerah diarahkan untuk dua hal ini melalui masing-masing SKPD. Antara lain ke Dinas Dikpora, Dikes, Diskoperindag dan Dinas Pertanian.
“Kendala kita sebenarnya soal stabilitas daerah. Konflik dan demo yang kerap terjadi cukup menganggu iklim investasi. Tapi kalau kita ramah sesuai dengan visi Bupati Bima, investasi di daerah ini akan masuk,” tandasnya.
*Kahaba-03
