Kabupaten Bima, Kahaba.- Upaya mewujudkan wilayah perdesaan yang sehat memerlukan dukungan dan komitmen penuh para pemangku kepentingan yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat sipil.
Harapan ini mengemuka pada Workshop Konsultasi pubik, SKPD, Parlemen dan Fasilitasi Pembentukan Forum Multipihak dan Dialog Kebijakan Perdesaan Sehat, Jumat (26/6) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bima yang diikuti 30 peserta dari Dinas PU, Dinas Kesehatan, Bappeda dan beberapa SKPD terkait lainnya serta LSM.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima M. Chandra Kusuma, AP melalui rilisnya mengatakan,
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indra Jaya dalam pengantarnya mengatakan, perdesaan sehat adalah kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi lingkungan, sanitasi dan perilaku.
Untuk mewujudkan lima pilar perdesaan sehat, baik yang mencakup ketersediaan Puskesmas, Dokter Puskesmas, bidan desa, air bersih, sanitasi dan gizi seimbang maka penting mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kelembagaan masyarakat di perdesaan untuk mewujudkan pelayanan keehatan dasar yang berkualitas.
Pada Lokakarya dengan tema “Fasilitasi Manajemen Pelaksanaan Tata Kelola Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal” ini, fasilitator kegiatan Zulhakim, SKM berharap adanya percepatan implementasi perdesaan sehat terutama daerah-daerah tertinggal.
Dirinya berharap, ada satu kesepakatan bersama, dimana Bappeda selaku instansi koordinasi membantu implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) perdesaan sehat hingga terbitnya Peraturan Bupati tentang Perdesaan sehat.
Bila hal itu mampu diwujudkan, maka Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) akan memberikan penghargaan dari Presiden RI bagi daerah yang mempunyai komitmen kuat mewujudkan perdesaan sehat melalui 5 pilar.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Bima Drs. H. Hefdin Umar, Apt dalam pemaparannya menyampaikan, mengacu pada indikator lima pilar Perdesaan sehat, secara umum sudah terpenuhi.
Jumlah tenaga dokter saat ini sudah ada di setiap Puskesmas, baik yang berstatus PNS maupun PTT, demikian halnya tenaga bidan. Kendalanya yang dihadapi, masih banyak bidan desa yang berstatus sebagai tenaga sukarela dan belum memiliki standar kompetensi kebidanan yang memadai.
Dari sisi anggaran, dukungan Pemerintah Daerah sudah cukup memadai, khusus untuk pelaksanaan kelas gizi, alokasinya Rp 1,2 Miliar pada Tahun 2013, dan jumlah ini meningkat menjadi Rp 1,55 Miliar pada Tahun 2014.
Dari aspek SDM tenaga medis, dilakukan pengangkatan bidan desa, perawat, analisis, apoteker berstatus sukarela menjadi PTT daerah, pengangkatan dokter tidak tetap menjadi PNS Daerah juga menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bima yang diwakili Kepala Bidang Cipta Karya Zainal ST, MT yang secara khusus mengulas masalah air bersih mengatakan persoalan air bersih tidak hanya ditangani oleh Dinas PU tapi juga oleh SKPD lain melalui beragam proyek atau kegiatan, artinya penanganan masalah air bersih akan dilakukan secara bersama.
Karena sifatnya multi sektor, maka bukan hanya pemanfaatan tapi pelestarian sumber mata air baku yang dari tahun ke tahun makin berkurang debitnya yang menjadi perhatian bersama.
Kendala ditingkat lapangan adalah belum ada rencana unduk (masterplan) pengelolaan air bersih sebagai acuan pengelolaan, harus ada panduan biar jelas. Dinas PU berkeinginan, mudah-mudahan pada 2015 mendatang telah disusun masterplan air bersih sebagai acuan bagi stakelolder. Secara teknis, tidak ada masalah bila da instansi lain di luar dinsa PU yang mengelola air bersih, yang penting aspek perencanaanya dikoordinasikan dengan Dinas PU.
Lalu, Kabid perencanan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Amar makruf, SH mengatakan, berbicara lima pilar perdesaan sehat, maka aspek penting yang harus ditingkatkan adalah peningkatan komitmen keberpihakan seluruh pemangku kepentingan.
Aspek lain yang perlu menjadi perhatian mencakup penguatan input pada level kebijakan dan rencana aksi terintegrasi serta penguatan proses melalui fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat
Setelah melakukan diskusi, peserta merumuskan rencana tindak lanjut (RTL) mencakup, SKPD dan stakeholder terkait bersinergi mendukung percepatan program peningkatan kualitas kesehatan berbasis perdesaaan.
Disamping itu, diperlukan adanya langkah, rencana terpadu dalam bentuk rencana aksi daerah (RAD) yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Menutup pembahasan, proses penyusunan RAD dilaksanakan Tim kabupaten Bima yang difasilitasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) serta secara teknis tahapan proses kegiatan penyusunan RAD akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan KPDT yang dikoordinasi oleh Bappeda.
*Bin/Hum
