Pansus LKPJ Walikota, Dewan Klarifikasi Dinas

Kota Bima, Kahaba.- Dibentuk beberapa saat setelah Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin menyampaikan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2014, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bima bekerja siang malam. Sejumlah Dinas pun sudah diklarifikasi.

Ketua Pansus LKPJ Walikota Bima, Najamuddin. Foto: Bin

Ketua Pansus LKPJ Walikota Bima, Najamuddin. Foto: Bin

Ketua Pansus LKPJ Nazamuddin mengatakan, pihaknya masih terus melakukan klarifikasi dengan Dinas yang dianggap masih dilakukan klarifikasi soal kebijakan pelayanan, program kerja dan proyek fisik.

“Ada sekitar 11 SKPD yang sudah kami klarifikasi. Kami juga belum bisa berikan catatan khusus soal hasil Pansus ini kepada Pemerintah, Hari Jumat nanti baru akan di Paripurna,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 23 dan PP Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur soal LKPJ Kepala Daerah, pihaknya hanya memberikan cacatan, tidak ada kewenangan untuk menolak LKPJ Walikota.

“Tentu dalam menjalankan tugas ini kami tetap menggunakan fungsi kontrol, dan kita akan memberikan catatan soal penggunaan anggaran rakyat,” katanya.

Ditanya jika dalam prosesnya nanti ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran? Duta PKPI ini menjawab jika pihaknya belum masuk keranah itu. “Nanti – nanti, kita akan menyampaikan semua di Paripurna, menyerahkan hasilnya ke Walikota dan publik,” tuturnya.

Sambungnya, mengenai pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima juga tak luput dari klarifikasi. Bahkan pihaknya sudah mengantongi dokumen pengadaan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Tatapem.

“Tapi hari ini tidak ada jadwal Pansus untuk turun cek pengadaan tanah. Namun yang pasti soal pengadaan tanah kita konsen di asas manfaat yang diterima oleh masyarakat, selain itu bukan ranah kita,” tambahnya.

Saat dicecar dengan kasus pengadaan tanah yang kini tengah diproses hukum, Ketua Pansus LKPJ itu terkesan tidak ingin menjawab terlalu jauh.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. ha,,,,,, dewan yang tidur kaliiiiii….. udah telat bahas tanah bpk dewan yang terhomat udah penatapan tersangka dari jaman nabi waktu kecil baru bicara kemana tuhhhhhh kebanyakan studi banding baru paham masalahhhhh tanah…… studi banding ke hongkong atau cina biar makin pintar……. jadi masyarakat udah risih soal siapa di balik itu bapak dewan baru kumpulin data…… ya duluan tersangka meninggggggallllll bapak

  2. tuhhhhhh dewan yang punya titel SH apalg yg paham hukum malah diam…. mungkin masih studi banding ke cina atau israillll kali….. belum ada yang berani berbicara baru tanya soal data….. bpk dewan yang duduk 2 periode….. kemana kok g tau…….. jadi duduk yang dulu tidak naik kelas kali……….. jadi baru tau hari ini hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm kota bima udah kiamat baru pada muncullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  3. datanya dipemerintah kota mas….. apa ia mau diserahkan… paling hanya basa basiiiiii kaya iklan ha….. dpr aja mana tanda serius udah lama kasus ini baru muncul paling tengelam lagi…… ya berharap si boleh tp kenyataan urusan mana yang selesai dpr….. ya tingggallll dpr klo masuk angggggiiiiinnnn ya kembung juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *