Kota Bima, Kahaba.- Berdasarkan rapat koordinasi Pimpinan DPRD Kota Bima bersama Pimpinan Fraksi, yang dihelat Rabu (3/2), diputuskan untuk mengurai soal utang piutang Bendahara Bagian Umum akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus). (Baca. Oknum Bendahara Utang Ratusan Juta untuk Kegiatan Pemerintah, Warga Ngadu ke Dewan)
Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menjelaskan, sesuai rapat koordinasi tersebut, dari 5 fraksi, sebanyak 3 fraksi menyetujui dibentuk Pansus. Sementara 2 fraksi menolak. (Baca. Kelola Uang Daerah tidak Sehat, Edi: Anggaran Miliaran di Bagian Umum itu Kemana)
“3 fraksi yang setuju masing-masing Fraksi PBB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Lalu 2 fraksi yang menolak yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi,” sebutnya. (Baca. Utang Piutang Oknum Bendahara, Walikota Enggan Berkomentar)
Menurut Alfian, jika dilihat dari tata tertib dewan, proses pembentukan pansus tadi melalui voting, dan sudah diputuskan untuk dibentuk pansus. (Baca. Korban Lain Dugaan Penipuan Oknum Bendahara Lapor Polisi, Kerugian Rp 510 Juta)
Pembentukan pansus tersebut juga menindaklanjuti RDP sebanyak 2 kali yang digelar oleh Komisi I dan RDP lintas komisi.
“Jadi 3 fraksi yang setuju ini ingin mengetahui bagimana mengurai permasalahan tersebut, sehingga tidak membias,” jelasnya. (Baca. Utang Piutang Ratusan Juta, Bendahara Bagian Umum Pemkot Bima Diperiksa Polisi)
Kata pria yang juga Ketua Partai Golkar Kota Bima itu, kapan Pansus dibentuk akan lebih dulu dilaksanakan rapat badan musyawarah, guna menentukan jadwal. Setelah terbentuk pansus, baru diketahui susunan kepengurusannya. (Baca. 2 Mantan Kabag Umum Tahu Soal Utang Piutang, LD Melakukan Berdasarkan Perintah)
“Jadi nanti teknisnya semua anggota fraksi akan masuk semua dalam Pansus, baik itu fraksi yang setuju maupun fraksi yang menolak,” tambahnya. (Baca. RDP Tertutup Soal Utang Piutang Bendahara Bagian Umum Dipertanyakan)
*Kahaba-01
