PRD Tawarkan Tiga Program Pro Rakyat ke Paslon Bupati Bima

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemilukada Kabupaten Bima Tahun ini, Komite Pimpinan Kabupaten Partai Rakyat Demokratik (KPK – PRD) Bima juga ingin ambil bagian dan masuk sebagai pendorong terwujudkan program yang pro terhadap rakyat.

KPK – PRD Bima saat menggelar mimbar bebas di Cabang Talabiu. Foto: Bin

KPK – PRD Bima saat menggelar mimbar bebas di Cabang Talabiu. Foto: Bin

Guna mewujudkan itu, KPK – PRD Bima menggelar mimbar bebas di Cabang Desa Talabui Kecamatan Woha sekitar pukul 09.00 Wita. Puluhan pemuda yang proggres terhada visi pembangunan manusia dan daerah itu pun melakukan orasi secara bergantian.

Ketua KPK – PRD Bima Arif Kurniawan dalam orasi politiknya mengatakan, kondisi daerah Kabupaten Bima hari ini, perlu adanya sentuhan karya yang nyata dan pro terhadap rakyat serta pemimpin yang mampu mendorong percepatan peningkatan ekonomi mikro masyarakat.

“Maka, melalui mimbar bebas tersebut, KPK – PRD Bima mengajukan program pro rakyat kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima periode Tahun 2015 – 2020 untuk dituangkan dalam visi dan misinya,” ujarnya.

Tiga poin yang menjadi tawaran KPK – PRD Bima yakni, pertama kesehatan gratis. Menurut pria yang biasa disapa Bona itu, kesehatan gratis sangatlah penting bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Dengan mengoptimalkan dana APBD yang digelontorkan pada Dinas Kesehatan sebesar 15 Persen untuk biaya pembayaran kartu BPJS, maka target poin pertama tersebut akan bisa diwujudkan.

Kemudian yang kedua, menurutnya, pendidikan murah dan bermutu. Karena melalui poin itu, tentu akan menciptakan generasi cerdas sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun selama ini dunia pendidikan di Kabupaten Bima mengalami degradasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Bona (Berbaju Hitam) saat menyampaikan orasi politik. Foto: Bin

Bona (Berbaju Hitam) saat menyampaikan orasi politik. Foto: Bin

“Fakta ini disebabkan dengan tidak adanya bentuk keseriusan dari Dinas terkait dalam mengawasi anggaran yang terealisasi disetiap sekolah dan penempatan tenaga pendidik yang tidak berkompeten serta tidak profesional. Bahkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) menjadi lahan subur korupsi bagi oknum kepala sekolah,” sorotnya.

Yang terakhir, papar Bona yakni ketahanan pangan. Menurut dia, bicara ketahanan pangan merupakan hal yang sangat pokok bagi peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bima, namun kondisi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan produktifitas pangan di bidang pertanian selalu mengalami stagnasi sehingga mempengaruhi target yang dicanangkan oleh pemerintah daerah mencapai program swasembada pangan.

“Hal tersebut disebabkan karena keterlambatan pendistribusian pupuk dan obat – obatan bagi kebutuhan petani dan juga lemahnya fungsi kontrol maupun pengawasan oleh dinas terkait terhadap kelompok tani yang mendapat bantuan serta cenderung tidak tepat sasaran,” jelasnya.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *