Pengadaan 500 Ton Bibit Kedelai itu Kebohongan Publik

Kabupaten Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kabupaten Bima Ilham Hamzah turut menyorot persoalan Pengadaan bibit kedelai sebanyak 500 Ton tahun 2016 dengan anggaran Rp 22 Miliar. Dirinya mempertanyakan lahan mana yang dipergunakan untuk penangkaran sebanyak 500 ton bibit tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Bima Ilham Hamzah. Foto: Bin

Anggota DPRD Kabupaten Bima Ilham Hamzah. Foto: Bin

Duta Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima itu meragukan pengadaan bibit kedelai tersebut dan menilai itu kebohongan publik. Pasalnya, komoditi bibit kedelai yang disediakan lima penangkar di Kabupaten Bima tidak mampu dilakukan.

“Bohong itu, saya yakin mereka tidak bisa menyediakan bibit sebanyak 500 Ton,” sorotnya, Selasa (24/5).

Menurutnya, bibit Kedelai 500 Ton bisa dipenuhi, jika penangkar masing-masing mendapat jatah 20 ton saja, itu pun kalau mereka mampu. Kalikan saja, lima orang hanya mendapatkan 20 ton. Padahal, untuk memenuhi bibit sebanyak 500 ton, paling tidak harus memiliki lahan yang disediakan sebanyak 400 Hektar.

Anggota Komisi II itu kembali menuding jika pengadaan bibit Kedelai maupun bibit Bawang Merah itu dimanipulasi. Sebab, dirinya tahu persis persyaratan tekhnis, karena selama 19 Tahun pernah menjadi UPTD Pertanian di Kecamatan Woha.

” 500 Ton itu areal penangkarnya dimana?,” tanyanya.

Mantan pengacara itu  juga memastikan, bibit Kedelai yang dibagikan beberapa waktu lalu ke petani, bukan bibit untuk ditanam, tapi hanya cocok untuk dikonsumsi seperti bahan baku pembuatan Tempe dan Tahu.

”Ingat, Kedelai untuk bibit dan Kedelai untuk konsumsi itu beda. Pantas bibit Kedelai itu tidak tumbuh saat ditanam, karena memang Kedelai itu hanya cocok untuk dikonsumsi,” tegasnya.

*Noval

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Kami minta kepada yth.DPRD Kab. Bima agar tidak bekoak2 di media sosial saja, harus bertindak sesuai hukum yg berlaku, atau kalau tidak berani bertindak berikan kewenangan dan rekomendasi khususkan kepada LSM Untuk memantau/mengontrol berbagai kebijakan, menurut kami DPR angkat bicara mesos itu hanya ingin di kenal saja, menurut kami yg KKN dan tidak transparansi anggaran adalah DPR itu sendiri, kami atas nama LSM Institut Transparansi Kebijakan ITK-Kab.Bima mengajukan surat permohonan informasi/dokumen rencana kerja SKPD- DPA, DIPA dan Resta namun tidak ditangkapi

  2. DPRD Kab.Bima Asal Bicara terkait pengadaan benih kedalai, menurut pantauan kami LSM Institut Transparansi Kebijakan ITK-Kab. Bima bahwa penangkar kedalai sebanyak 7 penangkar, benih kedelai yg lulus di uji laboratarium BPSP Sebanyak 457 ton, terdiri dari 1.UD. Fafan Putra (M. Ali SH) = 48.500 ton, 2. UD. Pemuda kreatif (Erwin)= 217.500 ton, 3. UD. Hidayat ( A.Malik Spd)=60.000 ton, 4. TOKO LANGGAM = 70.000 ton, 5.UD Rada Jaya =50.000 ton, 6. KT. Katimbo ( samsurya)= 41.000 ton, 7. UD Bima Agro Lestari ( arifin S.sos) = 40.000 ton.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *