DPRD Kota Bima Dinilai Tidak Aspiratif

Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang seharusnya mampu menyuarakan aspirasi dan mengakomodasi semua kebutuhan rakyatnya. Bukan sebaliknya seperti yang selama ini terjadi, yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan ataupun tidak mengontrol kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut mungkin tercermin dari kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima yang beberapa hari ini mendapat sorotan baik dari akademisi Bima ataupun yang terkini langsung dari masyarakat Kelurahan Rabadompu dan Kelurahan Tanjung, yang dinilai tidak serius menyikapi aspirasi mereka.

Unsur Pimpinan DPRD Kota Bima, Ahmad Miftah, S.Sos (kiri), Hj. Ferra Amalia, SE (tengah), dan Fery Sopyan, SH (kanan)

Salah satu kinerja DPRD Kota Bima yang kini menjadi sorotan adalah mengenai pembangunan lapak permanen Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terletak di Lapangan Pahlawan Raba, yang sampai saat ini belum ada kejelesan dan solusi atas aspirasi rakyat yang telah disampaikan kepada anggota DPRD kota Bima. Wakil rakyat di Kota Bima tersebut terkesan tidak serius untuk menyikapi permasalahan PKL tersebut.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah mengenai penyikapan keberadaan gudang semen yang  terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Tanjung, yang sampai sekarang belum ada solusi dari anggota DPRD Kota Bima. Kewajiban wakil rakyat adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bukan malah dijadikan hiasan di atas meja, demikian pernyataan Jhon hasan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Tanjung. Bahkan agenda untuk permintaan hearing yang diajukan kepada Komisi B dengan Pihak-Pihak terkait terutama pemilik gudang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bima sampai sekarang belum juga direalisasikan.

“Kalau tidak mampu menjadi wakil rakyat, lebih baik mundur saja dan serahkan kepada yang mampu menyelesaikannya secara serius, bukannya berlarut-larut seperti sekarang,” ujarnya.

Pada tempat terpisah, salah satu penggiat protes pembongkaran lapak PKL, A. Aher  juga memprotes kinerja DPRD Kota Bima. “Dewan jangan main-main dengan rakyat kalau tidak mampu urus rakyat, tidak usah jadi wakil rakyat, lebih baik mengundurkan diri saja daripada menghabiskan uang rakyat untuk menggaji mereka,” ujarnya tegas. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *