Saat Rakor BOP, Alwi Minta Anggaran Negara Dipakai Dengan Baik

Kota Bima, Kahaba.- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima menggelar rapat koordinasi dengan 130 pengurus TK PAUD se-Kota Bima, di Aula TK Pembina Raba, Rabu (6/6).

Rapat koordinasi dengan 130 pengurus TK PAUD se-Kota Bima. Foto: Eric

“Rakor ini bertujuan agar kepala lembaga pendidikan dapat memahami dengan baik fungsi dana BOP. Dana bantuan operasional tersebut dapat digunakan secara profesional, efesien dan mampu meningkatkan mutu pendidikan,” jelas Alwi saat menyampaikan sambutan.

Alwi menuturkan, secara teknis saat ini dana BOP belum dicairkan oleh pemerintah daerah. Karena masih ada beberapa lembaga pendidikan yang administrasinya belum lengkap. Jadi harus dilengkapi terlebih dahulu agar rencana kedepan, baik TK PAUD negeri dan juga swasta dana BOP bisa dicairkan secara bersamaan.

“Jika administrasi telah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka dana BOP sudah bisa dicairkan,” katanya.

Maka sembari menunggu dana BOP dicairkan, diharapkan kepada kepala sekolah atau guru yang mewakili rapat koordinasi ini, agar dapat memahami dengan baik materi yang diberikan. Sehingga dapat mengaplikasikannya dalam pelaksanaan program penggunaan dana BOP.

Ia juga berharap kepada seluruh peserta rakor, agar dapat memahami prosedur tatacara penggunaan dana BOP dengan baik dan benar. Sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Alwi menegaskan, baru-baru ini ada informasi yang beredar bahwa dana BOP disunat oleh pemerintah daerah melalui Dinas Dikbud Kota Bima, untuk keperluan yang belum jelas. Sehingga mendapat tudingan korupsi berjemaah. Namun hal itu tidak membuat pihaknya tertekan, karena telah bekerja sesuai tupoksi masing-masing lembaga.

“Bagaimana bisa terjadi pemotongan, sedangkan dana BOP belum cair, inikan lucu dan aneh,” katanya.

Pada akhir Desember nanti tambahnya, dana BOP yang telah cair dan dipergunakan untuk keperluan anggaran belanja sekolah. Diharapkan mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana program awal pembangunan sekolah. Kemudian pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Hasil pengelolaan anggaran dana BOP ini akan diaudit oleh lembawa keuangan. Apakah sesuai dengan fakta, atau dibuat-buat untuk meraup keuntungan. Bila masih ada oknum pemilik lembaga pendidikan bertindak tidak sesuai aturan, maka akan ada sanksi berat,” tegasnya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *