Kejar WTP, Pemkot Gelar Workshop Aparatur Pemerintah

Kota Bima, Kahaba.- Terlepas dari ancaman status disclaimer tak lantas membuat Pemkot Bima bisa berleha-leha. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), predikat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mataram atas Laporan Keuangan Daerah Kota Bima pada pertengahan tahun 2012 dirasakan bukanlah sebuah posisi aman.

Workshop Peningkatan Kapasitas Status Aparatur Pemerintah Daerah di Convention Hall Paruga Nae, Senin (19/11/2012). Foto: Arief

Untuk meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit keuangan daerah di Tahun Anggaran mendatang, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Status Aparatur Pemerintah Daerah di Convention Hall Paruga Nae, Senin (19/11/2012).

Wali Kota Bima, HM. Qurais, saat membuka kegiatan workshop mengaku, bulan Juni 2012 lalu, BPK Perwakilan Mataram mengukuhkan predikat WDP atas hasil audit keuangan Pemkot Bima Tahun Anggaran 2011. Predikat ini lebih baik dari tahun sebelumnya dimana sejak tahun 2004 BPK menolak memberi pendapat (disclaimer) atas hasil audit yang telah dilakukan. “Dibandingkan sebelumnya, tahun ini sungguh merupakan tahun yang penuh berkah,” ujarnya.

Hasil positif itu diyakini Qurais merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak, namun ditekankannya WDP itu bukan pencapaian terakhir. Peningkatan predikat dari WDP menjadi WTP harus menjadi agenda besar yang disukseskan oleh Kota Bima. “Workshop ini merupakan salah satu upaya kita untuk mewujudkan tujuan tersebut,” tegasnya.

Lanjut Qurais, pengelolaan keuangan yang berkualitas berperan penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, merupakan salahsatu unsur penting dalam pelaksanaan pemerintah yang bersih. Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yaitu, optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah dan peningkatan kualitas SDM perencana, sosialisasi, dan pengawas keuangan daerah.

Kemudian, katanya, membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penyiapan peraturan atau regulasi. “Mari kita tingkatkan terus efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dengan mengedepankan penerapan kemajuan iptek,” himbaunya kepada sejumlah pimpinan SKPD, petugas perencana, pelaksana, dan pengawas keuangan daerah yang hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Bima itu. [BS]

 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *