Kota Bima, Kahaba.- Doktor Syarif Ahmad, seorang akademisi di Universitas Mbojo (Umbo) menguraikan pemetaan kerawanan pemilu dalam sebuah Rakor yang digelar Bawaslu Kota Bima, di Rumah Dining, Jumat 15 Desember 2023.
Menurutnya, pemetaan kerawanan ini dimulai dari filosofi Pemilu sebagai model rekrutmen politik, di mana peserta bersaing untuk mendapatkan jabatan politik.
Dalam persaingan tersebut, terjadi senggolan dan persaingan yang memerlukan kehadiran wasit atau Bawaslu.
Syarif menjelaskan bahwa karena ini adalah kompetisi, beberapa kerawanan muncul, di antaranya politik uang. Politik uang tidak hanya terbatas pada transaksi uang, tetapi juga melibatkan barang dan jasa.
“Seperti yang diungkap Ketua Bawaslu NTB, Kota Bima menjadi daerah yang sangat rawan terjadinya tindak pidana Pemilu seperti politik uang,” bebernya.
Kerawanan kedua yang diungkap adalah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara. Di Bima, perilaku aparatur ini acapkali menjadi temuan pengawas Pemilu.
Kemudian kerawanan lain sambung Syarif ada pada tahapan kampanye dan media sosial.
“Di media sosial ini yang terjadi yakni ujaran kebencian, fitnah, dan berita palsu menjadi ancaman serius,” sebutnya.
Syarif menekankan, dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika ini, pihak terkait, termasuk Bawaslu dapat lebih proaktif dalam menangani dan mencegah kerawanan-kerawanan tersebut.
“Maka dari diskusi ini dapat memberikan wawasan yang bernilai dalam menghadapi tantangan Pemilu bagaimana pentingnya menjaga integritas, netralitas, dan keadilan dalam setiap tahap pemilihan,” tegasnya.
*Kahaba-01
