Kabar Bima

Penembakan Polisi, Bukti Lemahnya Hukum di Bima

326
×

Penembakan Polisi, Bukti Lemahnya Hukum di Bima

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Kasus penembakan polisi yang kembali terjadi, menjadi bukti cerminan buruk lemahnya penegakan hukum di Bima.

Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bima, Adiman Husain, S.PdI.
Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bima, Adiman Husain, S.PdI.

Kematian Kanit Intelkam Polres Bima Kabupaten Bripka. M. Yamin justru menambahk catatan buruk aksi teror terhadap aparat Kepolisian.

“Kasus penembakan terhadap anggota Polisi yang kembali terulang, karena karena lemahnya penegakan hukum di Bima,” nilai Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bima, Adiman Husain, S.PdI, Selasa (3/6).

Dua kasus penembakan anggota Polisi yang terjadi belakangan ini, menurutnya, juga harus dipandang dari sisi yang berbeda. Tidak hanya dilihat dari aksi nekat pelaku, tapi juga ada rangkaian lain yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. “Satu diantaranya yakni, masih lemahnya penegakan hukum di Bima,” ujarnya.

Kata dia, masih banyak pelaku kejahatan yang hingga kini belum terungkap. Kasus penembakan yang lama saja belum ada tersangkanya. “Ini bukti cermin hukum kita yang masih lemah,” katanya.

Dia berpendapat, setiap persoalan dan kejahatan hukum harus mendapat kepastian hukum. Agar bisa memberikan efek jera terhadap semua pelaku kejahatan. “Harus diakui, kepuasaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Bima ini sangat rendah,” sorotnya.

Hal itu terbukti, bahwa selama ini ketika ada persoalan di tengah – tengah masyarakat, maka langkah cepat untuk bersikap sendiri dirasa lebih efektif, ketimbang menunggu proses hukum.

“Kita bisa melihat, banyak pelaku kejahatan mati karena di massa. Ini juga bukti rencahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum,” tudingnya dan menambahkan, bisa jadi motif penembakan M. Yamin karena dilatarbelakangi alasan tersebut.

Dari sisi lain, lanjutnya, semakin maraknya peredaran Senjata Api (Senpi) di Bima. Masyarakat tidak sulit memiliki Senpi, karena tidak ada pengawasan ketat dari aparat polisi.

“Konflik antar kampung yang kerapkali terjadi, masing-masing kelompok mengelurkan Senpi untuk berperang,” ungkapnya.

Untuk itu, fakta yang dibeberkannya itu harus cepat direspon dan diantisipasi dengan tindakan tegas dan tanpa pandang bulu. Bila perlu katanya, lakukan rajia dan sweeping senpi bersama TNI untuk menekan peredarannya.

“Kalau itu tidak dilakukan, masyarakat sudah tidak aman lagi. Karena pihak keamanan saja bisa dengan mudah ditembak mati,” tambahnya.

.*ERDE