Kota Bima, Kahaba.- Dalam sepekan terakhir, dugaan praktek Pungutan Liar (Pungli) kerap terjadi di sekolah. Kondisi tersebut pun membuat kekhawatiran banyak pihak, termasuk DPRD Kota Bima.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik HA Karim mengaku sudah mengetahui informasi itu lewat media. Praktek Pungli dilakukan untuk pengadaan sampul rapor, dan seragam sekolah siswa.
“Ini modus baru untuk mencari untung dibalik kebutuhan siswa,” sorotnya, Jumat (8/12).
Seharusnya kata Taufik, sampul rapor dan seragam menjadi kewajiban sekolah untuk memprogramkannya melalui dana BOS. Sehingga dapat membantu meringankan kebutuhan siswa.
“Dana BOS sudah cukup besar, kenapa harus membebani lagi kepada siswa untuk membeli sampul rapor dan seragam,” katanya.
Maka dari itu, dengan adanya sejumlah dugaan praktek Pungli tersebut. Dewan justeru menduga bisa jadi kasus yang sama banyak terjadi di lingkup dunia pendidikan. Hanya saja tidak diketahui publik. Bisa jadi sekolah menutup rapat, atau walimurid tidak berani mempermasalahkannya.
Untuk itu, dewan meminta kepada jajaran Dinas Dikbud untuk melalukan monitoring dan evaluasi. Agar kasus Pungli ini dapat ditekan seminimal mungkin.
“Kalau bisa Dinas Dikbud turun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Agar dapat mengetahui, dinamika yang terjadi di dunia pendidikan. Bila ditemukan Pungli, langsung memberikan tindakan dan sanksi agar ada efek jera,” sarannya.
*Kahaba-04
