Jakarta, Kabaha.- Perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyatakan belum sanggupp membayar dividen dalam waktu dekat kepada pemerintah Indonesia. Namun, penyataan dari perusahaan tambang yang berada di Provinsi Papua tersebut mendapat respons yang dingin dari Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang tetap ngotot menagih kewajiban dividen PT Freeport Indonesia kepada Kementerian BUMN dengan nominal sebesar Rp 350 miliar.
“Pembayaran dividen tergantung kondisi perusahaan. Jadi belum bisa dibayarkan sekarang,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto di Jakarta, Selasa (9/10/2012) lalu, seperti yang dilansir oleh Antara.
Rozik berpandangan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu saat ini mengalami kendala keuangan sehingga belum bisa membayarkan dividen pada tahun ini. “Salah satu penyebabnya adalah turunnya produksi,” ujarnya.
Rozik menginformasikan, produksi PT Freeport biasanya adalah 900.000 ton per tahun. Akan tetapi, hingga saat ini belum bagus. Ia memperkirakan produksi tahun ini hanya 80 persen dari kondisi yang normal. “Memang sekarang kami mengeksplorasi yang cadangannya rendah. Permasalahannya timing sequence,” tambahnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Dahlan menyatakan tidak peduli terkait konfirmasi dari Freeport yang mengaku mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dividen ke kas negara. Dahlan mengatakan hal tersebut telah membuat BUMN dalam posisi yang sulit.
Semoga pemerintah Indonesia lebih tegas dalam menyikapi permasalahan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, terlebih lagi jika merugikan perekonomian nasional. [Antara/DH]
