Kota Bima, Kahaba.- Kegiatan Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018, Selasa (17/4) di dinilai oleh sebagai undangan yang hadir tidak berjalan dengan maksimal.
Seperti yang disampaikan oleh Dedi Mawardy, kegiatan tersebut tidak seru dan tidak memiliki aura debat. Malah, kegiatan tersebut tak ubahnya seperti acara seminar.
“Acaranya kurang greget atau kurang menantang dan tidak seru. Hanya sekedar untuk tepuk tangan saja diatur,” kesalnya.
Padahal, kegiatan tersebut mestinya menjadi ajang untuk melihat kualitas masing – masing Paslon. Masyarakat harus hadir lebih banyak, melihat secara langsung kualitas orang yang akan dijadikan pemimpin. Hanya saja, perlu diatur dan dilakukan pengawalan ketat. Bukan malah tidak disuruh hadir dan dibatasi.
Suasana kegiatan debat pun sambung pria yang juga anggota DPRD Kota Bima tersebut, tidak berjalan maksimal. Disekeliling lokasi kegiatan pun terlihat sepi dan seolah bukan bagian dari kegiatan kampanye saat Pilkada.
“Meski acaranya live di salah satu televisi daerah. Tetap saja tidak berjalan dengan maksimal, akan berbeda menonton langsung dengan menyaksikannya di televisi. Lantas bagaimana juga dengan warga yang tidak memiliki televisi atau siaran langsung dari televisi daerah tersebut,” tanyanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Syarif, yang mendapat undangan untuk hadir menyayangkan kegiatan tersebut yang terlalu dibatasi. Bahkan pengamanan dari aparat pun sangat ketat. Sehingga masyarakat dan pendukung juga sangat dibatasi untuk berada di sekitar wilayah debat publik.
“Acaranya seperti bukan debat. Beda sekali waktu acara pengambilan nomor urut yang sangat meriah,” katanya.
Menurut Syarif, pengamanan oleh aparat juga sangat ketat dan berlebihan. Seolah – olah pelaksanaan kegiatan itu bakal terjadi sesuatu yang akan menganggu proses kegiatan. Namun, dampak pengamanan yang ketat, mengurangi hak warga yang ingin melihat langsung proses tersebut.
Untuk itu, pria yang juga Lurah Ntobo itu pada kesempatan debat publik kedua yang akan digelar Mei nanti. Ia berharap prosesnya bisa leluasa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Bima.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bima Bukhari hingga saat ini masih diupayakan untuk dimintai keterangan.
*Kahaba-01
