Kabupaten Bima, Kahaba.- Peringati hari anti korupsi dan HAM sedunia, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STKIP Taman Siswa Bima menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Bima, Selasa (10/12).
Koordinator Lapangan Kharul Azam mengatakan, beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Bima dinilai tidak mampu memposisikan diri sebagai Steckholder Sosial Justis, karena itu pihaknya melakukan demonstrasi di depan kantor Bupati Bima dengan sejumlah tuntutan yang juga bertepatan dengan hari anti korupsi dan HAM sedunia.
“Ada 6 tuntutan yang kami sampaikan yang harus diatensi Pemerintah Kabupaten Bima,” ujarnya.
Ia menyebutkan, adapun 6 tuntutan itu yakni, Pemerintah Kabupaten Bima segera memperbaiki jembatan penghubung Desa Rato dan Desa Lanta, hentikan penebangan hutan secara liar dan tegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, segera buat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dan menetapkan harga hasil pertanian, dan segera evaluasi kinerja PD.Wawo.
“Kami juga meminta kepada Bupati Bima agar segera mengambil sikap atas kelangkaan minyak tanah, dan tolak peredaran BPJS dengan menghadirkan kembali Jamkesmas,” sebutnya.
Menurut dia, pembangunan di Kabupaten Bima harus terus digenjot dengan cepat. Itu perlu dilakukan untuk mempermudah pekerjaan dan mempercepat pelayanan kebutuhan masyarakat.
“Dengan adanya pembangunan yang baik, maka akan menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan nyaman,” ungkapnya.
Kabag Humas Protokol Setda Kabupaten Bima Chandra Kusuma mengatakan, pihaknya telah menerima dan membaca semua tuntutan demonstran. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya juga telah berkordinasi dengan Bupati Bima.
“Bupati menunjuk saya untuk bertemu dan menerima tuntutan adik adik HMI Komisariat Tamsis Bima,” terangnya.
Kata dia, tuntutan yang meminta Pemerintah Kabupaten Bima memperbaiki jembatan penghubung Desa Rato dan Desa Lanta sudah direspon baik oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Bima.
“Untuk jembatan Desa Rato dan Desa Lanta akan diperbaiki pada tahun 2020 dengan jumlah anggaran Rp. 200 juta,” katanya
Sementara untuk tuntutan yang lain, Candra memberikan kesempatan kepada demonstran untuk hadir kembali pada tanggal 18 Desember 2019 untuk beraudiensi.
*Kahaba-C09
