Kota Bima, Kahaba.- Sampai dengan tahun 2012 baru 18 persen atau 147 Pejabat dari jumlah Pejabat 812 orang se-Kota Bima yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dengan penjelasan eselon II dari jumlah 33 orang baru 10 orang , mengikuti Diklatpim II, Eselon III dari jumlah 131 orang baru 40 orang yang telah mengikuti Diklatpim III dan untuk eselon IV dari jumlah 648 orang pejabat baru 97 orang yang telah diikutkan dalam Diklatpim IV .
Kepala Bidang Diklat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Sunarti, S.Sos, MM, menyebutkan angka ini masih sangat jauh dari harapan pemerintah untuk menciptakan aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemimpinan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan Diklatpim baik Diklatpim II, Diklatpim III, maupun Diklatpim IV. Masih rendahnya angka jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim setiap tahunnya masih menjadi temuan dan Tim Pemeriksa atau Auditor baik dari BPKP maupun dari BPK.
Secara rata-rata setiap tahun Pemerintah Kota Bima baru mampu mengirim pejabat untuk mengikuti Diklatpim II hanya 2 orang setiap tahun, sementara untuk pejabat eselon 3 hanya mampu mengirim 8 orang dan untuk eselon IV hanya mampu mengirim 12 orang tiap tahunnya.
Menurut Sunarti, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 telah mengamanatkan bahwa ada 2 jenis diklat yang harus diberikan kepada pegawai negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan pengetahuan pegawai yaitu Diklat dalam jabatan seperti Diklatpim dan diklat tekhnis lainya dan yang kedua adalah diklat Prajabatan bagi CPNS.
Terkait Diklatpim baik tingkat II, III dan IV pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima belum dapat mengakomodir amanat PP tersebut karena terbatasnya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan diklat aparatur khususnya diklat kepemimpinan.
Padahal Diklatpim merupakan persyaratan untuk menduduki jabatan structural tapi apa hendak dikata keterbatasan penyediaan anggaran penempatan seseorang dalam suatu jabatan harus mengabaikan factor Diklatpim dan baru diikutkan setelah menduduki jabatan tertentu meski dalam jumlah yang sangat sedikit.
Dari tahun ke tahun sejak terbentuknya Pemerintah Kota Bima selalu saja masalah Diklatpim menjadi keluhan dan dirasakan tidak adil oleh para pejabat khususnya pejabat di tingkat eselon III dan eselon IV karena memang jumlahnya banyak bila dibandingkan dengan jumlah orang yang akan diikutkan sedikit. Dibutuhkan analisa dan pertimbangan yang mendalam untuk menetapkan siapa yang akan diikutkan dalam Diklatpim terutama factor yang dipertimbangkan adalah senioritas dalam jabatan itu.
Untuk tahun ini tahun anggaran 2013 alokasi anggaran untuk Diklatpim bagi eselon II hanya 2 orang, eselon III hanya 6 orang dan eselon IV hanya 12 orang jumlah inipun ketika dibahas di DPR kemarin masih dipertanyakan oleh Tim Anggaran Legislatif dengan alas an tidak memberikan efek pasca mengikuti Diklatpim padahal kenyataannya terjadi perubahan pola pikir dan pola sikap yang cukup siginifikan bila seorang pejabat sudah mengikuti Diklatpim dan satu hal yang harus diketahui bahwa kurikulum Diklatpim lebih banyak membahas bagaimana strategi memimpin suatu organisasi.
BKD melalui Bidang Diklat mengharapkan perhatian dari semua pihak khusus kepada Tim Anggaran Eksekutif melalui anggaran perubahan tahun 2013 nanti kiranya dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaran Diklatpim ini karena kita tidak ingin masih banyaknya para pejabat yang belum mengikuti Diklatpim akan menjadi temuan dari tim auditor BPKP maupun BPK. [BS]
