Kota Bima, Kahaba.- Pasar Lebaran terlaksana karena diberi rekomendasi oleh Sekda Kota Bima dan izin dari Polres Bima Kota Bima untuk digelar di Pasar Amahami, akhirnya dibongkar karena dinilai melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19. (Baca. Perintah Kapolda, Pasar Lebaran Amahami Dibongkar)
Menurut anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifudin, Pasar Lebaran tersebut mestinya sejak awal tidak diadakan di tengah kondisi daerah yang masih rawan terhadap penyebaran Covid-19. (Baca. Pasar Lebaran di Tengah Pandemi, APPSI Dapat Izin Dari Polres dan Rekomendasi Sekda)
“Keputusan memberikan izin rekomendasi oleh Sekda dan izin oleh Polres kami anggap keliru, karena tidak mengedepankan pertimbangan. Meskipun kebijakan itu mungkin didasarkan oleh pertimbangan ekonomi dan kemanusiaan,” ujarnya, Sabtu (8/5). (Baca. Sekda Akui Beri Rekomendasi Digelar Pasar Lebaran)
Duta PKS itu menjelaskan, akibat Pandemi Covid-19 harus diakui membuat sektor industri dan usaha terpuruk. Maka hanya UMKM yang bisa menjadi motor penggerak, apalagi disaat momen menjelang lebaran, masyarakat membutuhkan pemasukan. (Baca. Pasar Lebaran Dikhawatirkan Jadi Klaster Baru Covid-19, Jubair: Pemerintah dan Polisi Harus Tindak Tegas)
“Justru kebijakan ini semakin menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bima selalu ambigu, tidak konsisten dalam mengambil sikap baik. Pun demikian juga yang terjadi di tingkat pusat,” katanya. (Baca. Paksa Jual di Pasar Lebaran, Kapolres Akan Tindak Tegas)
Amir mengungkapkan, yang menjadi persoalan lain juga yang harus diperhatikan pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 adalah, masih banyaknya sejumlah tempat wisata, swalayan, pasar malam, pelabuhan, terminal yang ramai. (Baca. Ini Klarifikasi Kapolres Soal Izin dari Polisi untuk Pasar Lebaran)
Terkadang masyarakat dilarang mudik, tetapi di sisi lain tenaga kerja asing mudah masuk. Sehingga pada akhirnya masyarakat menilai apa bedanya kerumunan di pasar dengan kerumunan di terminal, pelabuhan, maupun bandara. (Baca. Uang Pedagang Pasar Lebaran tidak Dikembalikan, STN NTB Ancam Lapor Polisi)
Kemudian apa bedanya kerumunan di Mall, toko dan kerumunan berbuka puasa bersama?, yang pada akhirnya ini membingungkan masyarakat dan semakin menegaskan Virus Corona itu tidak ada.
“Dengan berbagai kondisi serta kebijakan yang dilakukan saat ini, dapat menjatuhkan wibawa pemerintahan oleh masyarakat. Karena tidak ada ketegasan, dan seringnya aturan tidak dilaksanakan dengan baik,” kritiknya.
Duta Dapil II itu berharap semoga dengan adanya peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bersama, terlebih bagi pemangku kebijakan. Meskipun niat baik kalau dijalankan dengan cara yang salah, maka hasilnya sudah pasti bermasalah.
“Semoga ini menjadi pengalaman dan pelajaran, agar ke depan sebelum mengambil keputusan untuk menelaah dari berbagai sisi agar dapat berjalan baik. Kami juga menyampaikan pada pedagang yang dirugikan dengan kejadian ini untuk sabar karena ini untuk kebaikan kita bersama,” tambahnya.
*Kahaba-04
