Kabupaten Bima, Kahaba.- Sebagai salah satu daerah rawan bencana, Kabupaten Bima harus menyiapkan segala potensi dan sumberdaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang sewaktu -waktu bisa muncul, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan upaya strategis.
Mengantisipasi dampak perubahan iklim dan resiko bencana, BPBD kabupaten Bima atas dukungan World Neighbours (WN, LSM Gerakan Masyarakat Untuk Pelestarian Alam ( GEMPITA ) dan AusAid, Sabtu (29/8) di Aula kantor Bupati Bima menggelar Pertemuan konsolidasi Forum Multi-Staleholder dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana.
Pertemuan konsolidasi yang diikuti lebih dari 25 peserta ini mengundang unsur Dunia Usaha, Kelompok masyarakat pencinta alam, LSM lokal dan SKPD terkait penanganan bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap siagaan BPBD kabupaten Bima Aries Munandar, ST. MT yang memandu forum dalam pengantarnya menyampaikan, di Kabupaten Bima terdapat 5 kecamatan yang yaitu Ambalawi, Wera, Sanggar, Tambora dan Langgudu yang mencakup 10 Desa sebagai pilot project pengembangan Desa Tangguh Bencana dimana dukungan ini berlangsung hingga tahun 2019.
“Untuk mengantisipasi dampak bencana, diperlukan keterlibatan berbagai unsur, dalam pembentukan Forum nantinya akan ada keterlibatan LSM seperti LP2DER, OXFAM, GEMPITA, Tagana, SAR dan relawan PRB,” jelasnya melalui siaran pers Kabag Humas dan Protokol Setda M.Chandra Kusuma, AP.
Sementara itu, Bupati Bima yang diwakili Kepala Pelaksana BPBD H. Sumarsono, SH, M.H dalam arahannya mengatakan, berkaitan dengan forum konsolidasi penanganan bencana ini, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas prakarsa dan dukungan World Neighbors (WN), GEMPITA dengan dukungan dana dari USAID yang melakukan pemetaan dan kajian resiko bencana dan kemudian ditindak lanjuti dengan di kabupaten Bima sekaligus memfasilitasi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam bidang kebencanaan.
Bagi pemerintah daerah, lanjutnya, forum pada tingkat Kabupaten merupakan wahana strategis untuk berbagi informasi dan pengalaman para pemangku kepentingan serta menyatukan langkah dalam pengembangan program pembangunan yang tanggap terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.
“Dengan berbagai pertimbangan yang ada, keberadaan daerah tangguh bencana menjadi penting Kabupaten Bima,” katanya.
Sesuai hasil presentasi di Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT RI, Kabupaten Bima dan Lampung terpilih menjadi Pilot Project inisiasi Daerah Tangguh Bencana. Kabupaten Bima mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal penanganan bencana dan mendapatkan alokasi dana sebesar dari Rp 3,4 Miliar menjadi Rp 6 lebih Miliar untuk penanganan bencana ini.
“Kita berharap, forum ini disamping akan lebih meningkatkan kapasitas para pihak tentang perubahan iklim dan dampaknya, serta pengelolaan bencana berbasis masyarakat. Juga membahas secara seksama kebijakan, arah program pemerintah dalam merespon perubahan iklim dan membangun kesiapsiagaan masyarakat,” tutupnya.
*Bin/Hum
