Kota Bima, Kahaba.- Pemanfaatan Pasar Amahami terus mendapat sorotan. Rabu (16/9) gabungan BEM Perguruan Tinggi Kota Bima menggelar aksi di depan kantor Walikota Bima. Selain puluhan mahasiswa, hadir juga sejumlah ibu ibu pedagang yang juga melakukan protes.
Mereka menilai, pemanfaatan Pasar Amahami terburu-buru. Keberadaannya justru menimbulkan konflik antar pedagang. Perebutan lahan jualan, menjadi pemandangan sehari-hari. Pedagang yang tidak mendapat lahan, justru diusir oleh Pol PP, dan diberikan bagian yang tidak representatif.
“Kondisi Pasar Amahami tidak representatif dan belum layak ditempati. Mestinya Pemerintah Kota Bima bisa mengatur dengan baik, agar tidak ada pedagang yang didzolimi,” sorot perwakilan BEM STIH Muhammadiyah Bima, Yasin.
Kata dia, setiap hari pedagang berteriak meminta keadilan. Jatah pedagang yang sudah berjualan bertahun tahun di Pasar Lama, justru tidak mendapat tempat. “Sekarang perhatikan, Ina Ina ini datang mau jualan di sini, di Kantor Walikota Bima, karena tidak mendapat tempat di Pasar Amahami,” katanya.
Kondisi yang membingungkan sejumlah pedagang tersebut, sambungnya, justru tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bima. Untuk itu, pihaknya mengecam dan mengutuk kebijakan tersebut.
Ditempat yang sama, Ketua BEM NTB Raya, Suryadin meminta kepada Walikota Bima untuk tidak tidur, tapi harus proaktif memperhatikan dan mendengarkan kondisi rill yang terjadi di Pasar Amahami.
“Bangun Pak Wali, perhatikan para pedagang, kasihan pedagang untuk mata pencaharian mereka sehari hari,” pintanya.
Keinginan massa menemui Walikota dan Wakil Walikota Bima, tidak berhasil. Pasalnya Kepala Daerah tersebut tidak berada di kantor. Aksi yang kesekian kalinya soal Pasar Amahami itu mendapat pengawalan ketat dari Polisi dan Pol PP Kota Bima.
Aksi sempat tegang, karena salah satu massa aksi merangsek masuk ke halaman kantor tersebut. Untung saja, aparat cepat memegang dan mengeluarkan dari halaman kantor Walikota Bima.
*Bin
