Wabup Bima dan Kemendikbud Bahas Neraca Pendidikan

Kabupaten Bima, Kahaba.- Neraca Pendidikan Daerah (NPD) disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi pendidikan pada suatu daerah. (NPD) dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat maupun di daerah, dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan.

Wabup Bima berpose dengan Kemendikbud Bahas saat Neraca Pendidikan. Foto: Hum

Wabup Bima berpose dengan Kemendikbud Bahas saat Neraca Pendidikan. Foto: Hum

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Wakil Bupati (Wabup) Bima Dahlan M. Noer, Selasa (21/6) menyampaikan sejumlah pokok pikiran terkait tata kelola bidang pendidikan dihadapan Tim Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Weta di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB.

Wabup memaparkan, selain penting bagi penyusunan kebijakan pendidikan pemerintah daerah, data yang dimuat dalam NPD juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, untuk memberikan kontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi  kemajuan bidang pendidikan.

“Salah satu tantangan yang dihadapi dalam bidang kepemilikan di kabupaten Bima adalah rendahnya penguasaan IPTEK para guru yang berimbas pada rendahnya kompetensi mengajar dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dalam belajar mengajar,” ujarnya melalui siaran Pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma.

Dalam membangun dunia pendidikan, kata Dahlan, memerlukan waktu untuk mengubah manusia lama ke manusia baru. Artinya tantangan di  Kabupaten Bima adalah bagaimana mengubah cara berpikir dan karakter manusia agar mampu menghadapi tantangan di Era globalisasi ini .

Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Weta   memaparkan, data pendidikan di NTB dan perbandingannya secara nasional, banyak hal yang masih perlu dikritisi berkaitan dengan data dalam neraca tersebut, karena hanya berbasis dari Kementerian Dalam yang sifatnya makro.

Berkaitan dengan penggunaan dana pendidikan, baginya bukan soal besarnya dana yang digunakan, tetapi adalah bagaimana menggunakan dana sebijak mungkin. Ada hubungan antara kabupaten yang anggaran pendidikannya tinggi dengan peningkatan indeks IPM.

“Artinya Kabupaten dan Kota yang memiliki anggaran pendidikannya tinggi, akan bertanding lurus dengan turunnya angka buta aksara. Daerah yang mengalokasikan anggaran  pendidikan yang tinggi, maka tingkat buta aksaranya akan makin rendah,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB  H. Rosiady Husaenie Sayuti yang memimpin Rapat dengan para kepala  daera, Kadis Dikpora Se-NTB dan pimpinan SKPD terkait tersebut  menjelaskan, Pada 5 tahun pertama kepemimpinan Gubernur TGH. DR. Zainul Majdi, IPM Provinsi NTB menempati posisi urutan yang tergolong rendah se-Indonesia.

Untuk meningkatkan IPM tersebut, lanjut Rosiady, Pemerintah Provinsi NTB mendorong secara luar biasa alokasi pendanaan bidang pendidikan. Pada periode pertama cakupan dana APBD untuk bidang pendidikan mencapai 20 persen pada tahun 2012.

*Bin/Adv

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *