Pemerintah Dinilai Setengah Hati, Dana Rp 12,5 Miliar Belum Juga Dikucurkan

Kota Bima, Kahaba.- Sekarang sudah bulan Agustus, namun anggaran untuk membantu wirausaha di Kota Bima belum juga dikucurkan oleh Pemerintah Kota Bima. Padahal dalam APBD tahun 2019, anggaran itu sudah ditetapkan sebanyak Rp 12,5 Miliar.

Anggota DPRD Kota Bima Nazamuddin saat diwawancara wartawan. Foto: Eric

Terlambatnya pemerintah merealisasikan anggaran tersebut dikritisi oleh Anggota DPRD Kota Bima Nazamuddin. Menurutnya, anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu mestinya segera dilaksanakan.

“Kami melihat ini lambat sekali, SK pendamping saja belum ada. Belum lagi pendamping yang melakukan verifikasi. Mau kapan bantuan ini diserahkan,” tanya Nazamuddin saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bima, Senin (12/8).

Kata Ketua PKPI Kota Bima itu, mestinya sejak Januari dan Februari tahun 2019 pemerintah sudah merancang semuanya. Sehingga program ini bisa segera dimanfaatkan oleh rakyat. Tapi sampai Agustus, anggarna itu tak kunjung dicairkan. Sementara rakyat menunggu bantuan dana hibah itu untuk menghidupkan dan memperkuat wirausaha,

“Saya melihat pemerintah juga ini setengah hati ingin melaksanakan program bantuan hibah ini. Masa hari ini bicara pendamping saja belum di SK kan, lantas apa yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini,” sorotnya.

Padahal kata Nazamuddin, APBD tahun 2019 itu ditetapkan pada November 2018. Dari postur APBD itu sudah diketahui sejak lama untuk apa saja. Maka, mestinya semua hal yang menunjang program dimaksud sejak awal sudah mulai dikerjakan.

“Saya rasa kelompok usaha mana saja yang dapat, belum juga didata, apalagi diverifikasi,” katanya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah melalui dinas teknis bisa segera bekerja untuk merealisasikan anggaran Rp 12,5 miliar itu. Kemudian catatan penting yang harus dilihat oleh pemerintah, jangan sampai anggaran itu hanya untuk kepentingan kelompok dan keluarga pejabat saja.

“Jadi haru benar-benar untuk kelompok usaha yang membutuhkan,” tegasnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. MUNIR HUSEN

    Agak terlambat mengkritisi Pemerintah Kota Bima sayang, harus didesak setelah ada larangan dari KPK untuk bantuan kelompok wirausaha karena bertepatan dengan pemilihan presiden dan Legislatif. Dan itu sdh dikaji secara mendalam olrh KPK kalau saja dicairkan pd saat pemilihan legislatif maka dihawatirkan tidak pas sehingga diundur setelah pemilihan presiden dan legislatif hanya saja setelah pemilihan selesai tidak ada suara dewan yang teehormat untuk mengingatkan dan mendorong pemerimtah untuk mencairkan.dana bamtuan, ada kealpaan legislatif pd pencairan dana bantuan. Teapi rakyat merasa berterimakasih atas perjuangan dan dedikasi dewan pada bantuan itu. Kapan dicairkan ini bisa dikomunilasikan dengan pemerimtah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *