Kabupaten Bima, Kahaba.- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menemukan beberapa masalah terhadap hasil wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bima, yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, lembaga Pengawas pemilu menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah menjelaskan, beberapa masalah yang ditemukan Bawaslu dalam proses rekruitmen PPS se-Kabupaten Bima yakni terdapat peserta yang tidak ikut wawancara, namun masuk dalam 3 besar. Selain itu, ada yang sudah kategori 2 periode.
“Parahnya lagi, ada yang pernah menjadi calon anggota legislatif masuk dalam pilihan anggota PPS,” ungkap Abdullah melalui siaran pers yang disampaikan ke media ini, Selasa (17/3)
Selain itu, ada peserta yang sama sekali tidak disebutkan namanya dalam pengumuman 6 besar justru ikut wawancara. Ditemukan juga peserta yang pernah jadi saksi Partai Politik dan pasangan Suami Istri sesama penyelenggara Pemilu.
“Rekomendasi kami juga menyebutkan peserta yang sebelumnya diduga menilep uang penunjang kegiatan KPPS,” bebernya.
Sebagai Pengawas Pemilu, pihaknya hanya berwenang menindaklanjuti masalah itu dengan menerbitkan rekomendasi, dan tidak punya wewenang untuk memaksa KPU untuk mengubah pengumuman hasil wawancara PPS yang telah dipublish.
“Soal nanti diubah atau tidak, itu menjadi otoritas KPU. Sesuai dengan batas kewenangan, kami hanya menyampaikan rekomenadasi saja.” jelasnya.
Dia berharap, KPU dapat memperhatikan catatan-catatan yang disampaikan. Karena rekomendasi tersebut merupakan hasil pengawasan langsung jajaran Bawaslu Kabupaten Bima.
“Ini hasil pengawasan melekat. Kami hanya ingin terwujudnya penyelenggara yang berintegritas,” tandasnya.
*Kahaba-01
