Kota Bima, Kahaba.- Menyikapi rencana Dinas Dikbud Kota Bima membuka kembali proses belajar mengajar di tengah Covid-19 tanggal 13 Juli 2020, Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin yang juga sebagai wali murid mengingatkan dinas terkait untuk mengkaji serius rencana tersebut. (Baca. 13 Juli Dikbud Uji Coba Sekolah Tatap Muka)
“Yang sedang dipertaruhkan jika rencana tersbeut dilakukan yakni kesehatan anak – anak bahkan nyawa anak-anak,” katanya, Selasa (23/6).
Menurut pria yang juga anggota Komisi I yang membidangi pendidikan itu, terlalu besar resiko yang akan ditanggung jika tidak matang dalam berhitung. Kendati ia memahami kegalauan dunia pendidikan dalam memikirkan nasib anak yang sudah terlampau lama meninggalkan bangku pelajaran, tetapi kesehatan dan nyawa anak jauh lebih berharga dari segalanya. (Baca. Praktisi Pendidikan Sarankan Lanjutkan Pembelajaran Online, Ini Pertimbangannya)
Oleh karenanya Dinas diharapkan banyaklah berdiskusi. Tidak hanya pada pemerhati atau pakar pendidikan, tetapi juga pada pakar kesehatan, agar kebijakan yang diambil ketika sudah diterapkan sudah melalui kajian mendalam.
Duta PKS itu mengungkapkan, angka positif Covid-19 di Kota Bima nol. Tapi bukanlah menjadi ukuran karena sampai hari ini pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari Dikes. Sudah berapa banyak orang yang dirapit tes secara massal. Sehingga apakah angka yang disuguhkan pada masyarakat betul mewakili kebenaran.
“Kita belum merasa yakin betul apakah Kota Bima benar sudah berada dalam zona hijau. Ada tidak 30 persen, 40 persen atau 50 persen warga kota yang dirapit test? Kan kita tidak tahu,” sorotnya.
Belum lagi bagaimana dengan sekolah yang jumlah muridnya banyak seperti SMPN 1, SMPN 2, SMPN 6, lantas cara mengatur protokolnya bagaimana.
“Jadi saya bukan dalam rangka menolak tetapi sebagai orang tua saya juga punya kekhawatiran. Harapan saya pada dinas untuk tidak gegabah, terlambat tapi selamat lebih baik daripada cepat tetapi celaka,” tegasnya.
*Kahaba-01
