Kota Bima, Kahaba.- Ketua Front Peduli Honorer K2 (FPHK2) Kota Bima Dedi Alfarianto meminta BKSDM Kota Bima mengumumkan nama-nama tenaga Honorer K2 yang tak memenuhi syarat dan telah dicoret. Ini penting dilakukan, agar semua dilakukan secara transparan.
“Agar hasil verifikasi dan validasi data jumlah Honorer K2 transparan, BKPSDM harus segera mengumumkannya ke publik. Jangan sampai ada maipulasinya,” ingatnya pada wartawan di Kantor DPRD Kota Bima, Rabu (28/11).
Menurut dia, pengumuman harus segera dilakukan, agar jumlah dan data Honorer K2 tidak simpang siur. Karena ini berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan tunjangan Rp 1 juta yang akan dianggarkan tahun 2019.
Karena jika tidak diumumkan, dikhawatirkan ada penambahan dari honorer baru yang merangsek masuk ke data K2.
“Biar masyarakat juga tahu dan sama-sama bis melakukan pengawasan,” tegasnya.
Apalagi sambung Dedi, ada perbedaan data yang disampaikan BKSDM dan Sekda Kota Bima. Dari Hasil pertemuan pekan lalu di Paruga Nae, jumlah Honorer K2 menurut BKSDM berjumlah 1.999. Sementara pernyataan Sekda Kota Bima di depan Banggar Dewan sebanya 1.918 orang.
“Sementara dari data saat Walikota HM Qurais H Abidin sebanyak 2.203. Artinya, dari jumlah data itu ada yang dikurangi sebayak 204 orang,” ungkap pria yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Bima itu.
*Kahaba-01
