Kota Bima, Kahaba.- Sehari setelah menggelar audiensi dengan KPK-PRD soal tambang marmer, DPRD Kota Bima melayangkan surat panggilan ke Pemerintah Eksekutif untuk klarifikasi. Namun pertemuan yang mestinya dijadwalkan Kamis (22/1), justeru tidak dihadiri.
Pimpinan DPRD Kota Bima, Syahbudin yang dihubungi mengakui, karena masalah tambang marmer perlu dibahas lebih lanjut keberadaannya di Kota Bima, Komisi III DPRD Kota Bima mengajukan surat ke Pimpinan guna memanggil Asisten I, Dinas PU dan Pertambangan, BLH dan Kabag ekonomi, untuk dimintai klarifikasi.
“Marmer menjadi perhatian serius, tidak hanya oleh rakyat, tapi juga para wakil rakyat. Untuk meminta kejelasannya di Kota Bima, Komisi III melayangkan surat ke Pimpinan DPRD Kota Bima untuk segera memanggil Pemerintah Eksekutif,” ujarnya, Sabtu (23/1).
Kata dia, setelah mencermati isi surat dari Komisi III, Pimpinan DPRD Kota Bima kemudian melayangkan surat pemanggilan untuk segera dilakukan klarifikasi.
“Jadwal pertemuan dilakukan sekitar pukul 10.00 Wita. Namun Pemerintah Eksekutif yang dipanggil tidak ada kabar,. Ditunggu hingga selesai jam kantor, juga tidak hadir,” katanya.
Duta Partai Gerindra itu mengaku, karena surat pertama tidak diindahkan, maka pihaknya menunggu sikap Komisi III, selaku Komisi tekhnis yang menangani persoalan marmer, apakah akan kembali mengajukan surat pemanggilan atau tidak. Karena agenda Dewan juga saat ini cukup padat.
*Bin/Deno
