Kabupaten Bima, Kahaba.- Kesal tidak transparannya pengelolaan dan penggunaan SPPD, anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis menyegel ruang keuangan sekretariat dewan, Rabu (6/11). Hingga berita ini diterbitkan, ruangan tersebut masih disegel menggunakan bambu dan kayu.
Edy saat dimintai komentar menjelaskan, penyegelan ini merupakan protes dirinya bersama Partai Nasdem dan didukung oleh sejumlah dewan lain, karena sikap ketertutupan ruang komunikasi di lembaga tersebut. Pasalnya, sebagai wakil rakyat dirinya juga ingin mendapatkan kejelasan soal administrasi serta manajemen keuangan di lembaga itu.
“Dan yang penting itu soal SPPD, ini tertutup sekali,” kritiknya.
Menurut Edy, transparansi penggunaan SPPD yang menjadi tuntutannya. Karena ia melihat, ada manajemen yang tertutup dari Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan, sehingga mengundang banyak pihak bertanya – tanya.
Kemudian kenapa dirinya melakukan ini dan teman – teman anggota dewan lain tidak bisa melakukannya. Ia pikir melihat banyak fator, terutama perasaan karena berada pada satu institusi. Tapi jika ingin memperbaiki dan ruang komunikasi selama ini tidak didapatkan, Edy berpikir ini harus dilakukan, daripada menjadi masalah di kemudian hari.
Ia mengungkapkan, bentuk tidak transparasi penggunaan SPPD adalah, pihaknya memegang DPA di lembaga tersebut. Namun, tidak ada kejelasan perjalanan dinas luar daerah. Berapa kali jatah anggota dewan keluar daerah per tahun, demikian juga oleh pimpinan dewan, mestinya harus diatur dengan jelas.
Yang membuatnya tak kalah geram yakni, perjalanan dinas keluar daerah ini justru didominasi oleh pihak – pihak tertentu. Seperti unsur pimpinan dewan dan sejumlah oknum anggota dewan yang lain.
“Sementara kita yang juga mendapatkan hak yang sama untuk melaksanakan perjalanan luar daerah, justru dijawab sudah tidak ada anggaran. Ini kan kucing- kucingan kelola SPPD,” ungkapnya.
Lantas pertanyaan dia, jika uang sudah tidak ada, kenapa unsur pimpinan dewan pasca pelantikan sudah 2-3 kali keluar daerah. Sementara ada kepentingan komisi di lembaga tersebut yang harus dilakukan di luar daerah.
Terhadap masalah itu, ia menginginkan ada keterbukaan di lembaga DPRD Kabupaten Bima. sikap itu dimulai dari unsur pimpinan yang baru. Agar memiliki pola baru, semangat baru dan transparan yang harus dijunjung tinggi.
Sementara itu, Sekretaris dan Ketua DPRD Kabupaten Bima yang berusaha di temui sejumlah awak media, tidak berhasil. Saah seorang staf belum bisa ditemui karena sedang rapat.
*Kahaba-01
